KPU RI Akan Segera Mengumumkan Rancangan Peraturan Baru Terkait Pencalonan Kepala Daerah

Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang memiliki kedudukan lebih tinggi.

 

BACA JUGA: Maskot Pilkada Harimau Sili dan Wangi: Simbol Kekuatan Masyarakat Jabar di Pilkada 2024

 

MA juga menyatakan bahwa pasal dalam PKPU tersebut tidak memiliki kekuatan hukum kecuali dimaknai bahwa "calon gubernur dan wakil gubernur harus berusia paling rendah 30 tahun, dan calon bupati, wakil bupati, wali kota, serta wakil wali kota harus berusia paling rendah 25 tahun sejak terpilihnya pasangan calon".

Pasal tersebut awalnya menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) bisa menjadi calon gubernur dan wakil gubernur dengan syarat usia paling rendah 30 tahun sejak penetapan pasangan calon. Dengan dikabulkannya permohonan Partai Garuda, syarat usia minimal dan titik penghitungan usia calon diubah.

MA berpendapat bahwa usia calon penyelenggara negara, termasuk kepala daerah, harus dihitung sejak tanggal pelantikan atau setelah berakhirnya status mereka sebagai calon, baik itu calon pendaftar, pasangan calon, maupun calon terpilih.

Menurut MA, jika usia calon kepala daerah hanya dihitung sejak penetapan pasangan calon, maka akan ada potensi kerugian bagi warga negara atau partai politik yang tidak bisa mencalonkan atau mengusung calon kepala daerah yang akan mencapai usia 30 tahun untuk gubernur/wakil gubernur dan 25 tahun untuk bupati/wakil bupati setelah penetapan pasangan calon.

Selain itu, MA juga berpendapat bahwa UU Nomor 10 Tahun 2016 tidak hanya ditujukan kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu, tetapi juga kepada seluruh warga negara yang berhak mencalonkan dan dicalonkan.

Sumber: antaranews.com