Netanyahu Sebut Bahwa Mahmoud Abbas Tidak Akan Kuasai Jalur Gaza

RADAR JABAR - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menegaskan bahwa Presiden Palestina Mahmoud Abbas tidak akan menguasai Jalur Gaza setelah perang antara Israel dan kelompok Hamas berakhir.

"Selama saya menjadi perdana menteri Israel, hal itu tidak akan pernah terjadi," tulis Netanyahu melalui platform media sosial X, sebelumnya dikenal sebagai Twitter.

Komentar tersebut merupakan respons terhadap laporan Sky News Arabia yang menyebut bahwa pemerintahan Abbas bersiap mengambil alih kekuasaan di Gaza.

"Mereka yang mendidik anak-anak mereka untuk melakukan terorisme, membiayai terorisme, dan mendukung keluarga-keluarga teroris tidak akan bisa memerintah di Gaza setelah Hamas dilenyapkan,"  tegas Netanyahu.

Hingga saat ini, Otoritas Palestina (PA) yang berbasis di Ramallah belum memberikan tanggapan terhadap pernyataan Netanyahu.

Media Israel melaporkan bahwa Netanyahu telah memberi tahu Pemerintah Amerika Serikat bahwa PA tidak akan memiliki tempat di Jalur Gaza pasca perang.

Pernyataan Netanyahu berseberangan dengan posisi AS yang telah menekankan perlunya Gaza dikelola oleh "otoritas Palestina" setelah perang berakhir.

Sementara itu, PA menyatakan kesiapan untuk kembali ke Gaza sebagai bagian dari rencana politik menyeluruh yang mencakup persatuan antara Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur, sebagai langkah menuju solusi politik dan pembentukan negara Palestina.

Di sisi lain, Gedung Putih menentang ide Israel untuk menduduki kembali Jalur Gaza setelah perang dengan Hamas berakhir. Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby, dalam konferensi pers di Gedung Putih, menyatakan bahwa pemerintahan Biden tidak mendukung pendudukan kembali Gaza oleh Israel.

Pernyataan ini datang sehari setelah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan bahwa militer Israel harus tetap mengendalikan keamanan Gaza tanpa batasan.

“Kami tidak mendukung setiap pengurangan batas wilayah Gaza. Kami tidak mendukung perpindahan permanen warga Gaza ke luar Gaza,” ujar Kirby.

Kirby menegaskan bahwa AS tidak mendukung pengurangan wilayah Gaza atau pemindahan permanen warga Gaza ke luar wilayah tersebut. Dia juga menekankan bahwa pertanyaan kritis perlu diajukan mengenai pemerintahan apa yang seharusnya ada di Gaza, termasuk pandangan mitra regional.

Sebelumnya, Presiden AS Joe Biden pada November  telah menyatakan penentangannya terhadap pendudukan kembali Gaza oleh Israel. Kirby tidak memberikan jawaban pasti terkait apakah AS akan mengajukan syarat untuk bantuan kepada Israel jika terjadi pendudukan kembali Gaza, tetapi ia menegaskan penolakan yang jelas terhadap rencana tersebut.*

Sumber: