Kronologi Konflik Proyek Rempang Eco-City, Warga Lokal Diusir di Tanah Sendiri
Aparat amankan aksi protes warga yang tolak proyek Rempang Eco-city-Twitter/never_alonely-
RADAR JABAR - Kontroversi mengenai kelanjutan proyek pengembangan Rempang Eco-City, yang telah dimasukkan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) tahun 2023, masih menjadi topik pembicaraan berbagai pihak, termasuk Presiden Joko Widodo.
Menurut informasi yang diambil dari situs resmi bpbatam.go.id, Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, menyatakan bahwa perkiraan nilai investasi yang akan mengalir ke proyek pengembangan Rempang Eco-City diperkirakan mencapai Rp381 triliun hingga tahun 2080.
Proyek ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, yang biasa disebut sebagai "Spillover Effect," untuk Kota Batam dan kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan Riau.
Selain itu, Badan Pengusahaan (BP) Batam juga mengklaim telah menyediakan lahan seluas ratusan hektare untuk masyarakat Rempang yang akan terdampak oleh proyek Rempang Eco City.
Lahan seluas 471 hektare ini terletak di sepanjang tepi Perairan Pulau Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau, dan akan digunakan untuk membangun permukiman baru khusus bagi masyarakat Rempang yang terkena dampak penggusuran.
Menurut Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, terdapat sekitar 3.000 kavling yang akan dibangun di lokasi yang tepatnya berada di Dapur 3, Galang, Kota Batam.
Lahan ini masih berada di sepanjang garis pantai yang sama dengan lokasi sebelumnya di Rempang, dan targetnya adalah bahwa pada akhir tahun 2014, tahap pertama pemukiman ini dapat ditempati oleh masyarakat.
Namun, proyek pengembangan Rempang Eco-City ini menghadapi penolakan dari masyarakat setempat.
Menurut salah satu tokoh masyarakat Pulau Rempang, Sudirman, ia telah lama mengetahui tentang proyek strategis nasional pemerintah Rempang Eco City di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.
"Cuma kan yang tidak habis pikir itu, kita pribumi, kita mau diusir dari kampung kita sendiri. Jadi kami selaku masyarakat Rempang Galang ini merasa terusir dari kampung kami sendiri," katanya, melansir laman tvOnenews (16/9).
Dia berpendapat bahwa penduduk tidak akan pernah menentang pemerintah di Batam. Bahkan, menurutnya, warga sangat mendukung proyek pembangunan Rempang Eco City tersebut.
"Cuma kami mohon kepada pemerintah, tolonglah perhatikan kami yang ada di Pulau Rempang ini. Kami sangat tidak setuju kalau seandainya kami harus direlokasikan. Di situ yang agak tidak jalan dengan pemerintah yang ada di Batam maupun di pusat," lanjutnya.
BACA JUGA:Ngaku Pribumi hingga Trending, Pemuda Cileungsi Tak Terima Ditegur Saat Main Gitar Tengah Malam
Sumber:
- Share:
