Kang DS Hadiri Rakor APKASI, Tekankan Pentingnya Data Akurat untuk Pengentasan Kemiskinan

RADAR JABAR- Bupati Bandung, Dadang Supriatna selaku yang juga merupakan Ketua Harian Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) menghadiri sekaligus memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Bidang Kerja Sama dan Peningkatan Partisipasi Non Pemerintah yang digelar di Gedung Menara Danareksa, Jakarta Pusat. 

Dalam arahannya, Bupati yang akrab disapa Kang DS ini menegaskan pentingnya menyatukan langkah pemerintah pusat dan daerah guna mempercepat pengentasan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem. 

"Hal ini selaras dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2025 tentang Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional serta Inpres No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem," ujar Kang DS dalam keterangannya, Selasa 30 September 2025.

Menurutnya, kunci dalam pengentasan kemiskinan ini, adalah keakuratan data.

“Data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) harus dijadikan acuan tunggal dalam memperbaiki kondisi masyarakat hingga ke tingkat desa. Keandalan big data sangat krusial dalam menyongsong Indonesia Emas 2045,” ungkap.

 

BACA JUGA: Bupati Kang DS Sampaikan Nota Keuangan RAPBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung

BACA JUGA:Di Bawah Pimpinan Bupati Kang DS, 200 Ribu Warga Dapat Jaminan BPJS Ketenagakerjaan dari Pemkab Bandung

 

Kang DS juga menyoroti berbagai tantangan sosial yang perlu segera diatasi bersama, seperti maraknya judi online, pinjaman online ilegal, dan praktik rentenir. 

Menurutnya, penyakit sosial tersebut berpotensi merusak karakter masyarakat jika dibiarkan berkembang.

“Kebersihan program pemerintah tidak akan optimal jika masalah sosial ini tidak segera ditangani,” imbuhnya.

Sebagai langkah nyata, Pemerintah Kabupaten Bandung telah mengembangkan sejumlah program prioritas, di antaranya Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) berbasis swadaya masyarakat, Program SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) untuk memastikan akses air bersih layak, serta pelatihan dan pemberian pinjaman modal tanpa bunga dan tanpa jaminan bagi keluarga kurang mampu.

"Pemkab Bandung juga berkomitmen penuh untuk menyukseskan program prioritas nasional, khususnya untuk mencapai target 0% kemiskinan ekstrem pada tahun 2026 dan menurunkan angka kemiskinan menjadi 5% pada 2029," tegas Kang DS.

Sumber: