PHRI KBB Berharap Kebijakan Mendagri Bisa Mengangkat Kembali Bisnis Hotel dan Restoran

Mendagri Tito Karnavian saat memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-14 BNPP di Kantor BNPP, Jakarta, Rabu (18/9/2024). --ANTARA/HO-Puspen Kemendagri
RADAR JABAR – Pelaku usaha hotel dan restoran Kabupaten Bandung Barat menyambut baik kebijakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang mengizinkan pemerintah daerah menggelar rapat di hotel dan restoran.
Mereka berharap kebijakan tersebut bakal menjadi angin segar menggeliatnya kembali perekonomian disektor pariwisata yang sempat terpuruk sejak adanya Intruksi Presiden nomor 1 tahun 2025
”Sejak keluarnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025, usaha di bidang hotel dan restoran turun drastis,” kata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bandung Barat, Eko Suprianto saat dikonfirmasi, Selasa (17/6/2025).
Menurutnya, sejak adanya inpres terkait pembatasan kegiatan pemerintah di luar kantor, okupansi hotel pun menurun drastis. Berdasarkan catatan hingga pertengahan Juni 2025, rata-rata tingkat hunian hanya mencapai 20 hingga 25 persen.
BACA JUGA:Ribuan Pencari Kerja Padati Job Fair Disnakertrans KBB
BACA JUGA:Rencana Pemkab Bogor Bangun JPO Libatkan Swasta
”Keluarnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang paling kena dampak industri pariwisata, khususnya perhotelan dan restoran,” terangnya.
”Penurunan okupansi hotel kurang lebih 50 persen. Itu terjadi sejak awal tahun. Sekarang tersisa 20-25 persen rata-rata,” imbuhnya.
Oleh karena itu, Eko berharap keluarnya kebijakan Kemendagri dapat kembali menarik kunjungan dan meningkatkan pendapatan. Dia juga berharap kebijakan itu bisa segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan provinsi.
”Kami ingin pemerintah segera menindaklanjuti dengan langkah konkret untuk memulihkan industri pariwisata lokal,” harapnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengizinkan seluruh pemerintah daerah kembali menggelar kegiatan hingga rapat di hotel dan restoran. Mantan Kapolri itu mengaku kebijakan tersebut dikeluarkan setelah dirinya berbicara langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
Kebijakan itu pun sebagai upaya dari pemerintah memikirkan hotel dan restoran yang hidup dari agenda pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (MICE). Apalagi, lapangan usaha perhotelan dan restoran memiliki karyawan yang tidak sedikit dan juga rantai pasok makanan serta minuman.
Menurutnya, kegiatan rapat di hotel dan restoran dapat menghidupkan para produsen yang memasok barang ke hotel dan restoran.
Sumber: