Soal Ditjen Pesantren, Ketua PCNU Bogor: Hadiah Terbaik Bagi Kaum Santri

RADAR JABAR - Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bogor Abdul Somad merespons, rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) RI.

Gus Dul sapaan akrabnya menilai, kebijakan Presiden Prabowo itu adalah hadiah terbaik bagi seluruh santri di Indonesia.

Ia menutur, Kabupaten Bogor yang menjadi salah satu daerah dengan jumlah pesantren terbanyak di Provinsi Jawa Barat menyambut baik rencana tersebut.

“Restu dan kebijakan Presiden Prabowo perihal pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren merupakan hadiah terbaik bagi kita semua kaum santri,” kata Gus Dul, pada Sabtu (25/10/2025).

BACA JUGA:Telkom Jawa Barat Dukung Akselerasi Pertumbuhan UKM Bandung Melalui Digitalisasi

BACA JUGA:Sampaikan Apresiasi Kinerja Bupati Bandung, Kini Warga Kampung Lamajang Dayeuh Kolot Bebas Banjir

Dia melanjutkan, atas nama NU dan keluarga besar pesantren di Kabupaten Bogor menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas perhatian yang besar terhadap dunia pesantren.

Dirinya menambahkan, pembentukan Ditjen Pesantren sebagai bentuk pengakuan negara atas kipras pesantren yang berperan penting dalam pembangunan Indonesia.

“Bagi kami, kebijakan ini merupakan wujud perhatian Presiden Prabowo terhadap sumbangsih pesantren dalam membangun moral dan peradaban Islam serta kemandirian Indonesia,” tambah dia.

Kata dia, rencana tersebut menandai babak baru dalam kebijakan nasional dan memperkuat pesantren sebagai lembaga yang strategis.

BACA JUGA: Program BRI Peduli TJSL Dukung Urban Farming melalui BRInita di Bandung

BACA JUGA:ARS University Bawa Misi Pendidikan dan Kolaborasi Internasional ke Vietnam

“Pesantren kini diakui bukan hanya sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai pusat peradaban, pemberdayaan sosial, ekonomi, dan kemandirian umat,” tuturnya.

Dia berharap, rencana pembentukan tersebut dapat memperoleh dukungan dari DPR RI dan seluruh pemerintah daerah.

Sumber: