Kunjungi KPK, Gubernur Dedi Mulyadi Bahas Upaya Realokasi Anggaran Pemprov Jabar
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi--Portal Jabarprovgoid.
RADAR JABAR DISWAY – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berkunjung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas upaya realokasi anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.
“Ada Rp5 triliun lebih realokasi anggaran. Realokasi anggaran itu mengubah belanja rutin pemerintah yang dianggap selama ini memboroskan anggaran pemerintah,” katanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin 19 Mei 2025, dikutip dari Antara di Bandung.
Dedi Mulyadi pun mengungkapkan beberapa realokasi anggaran yang akan dilakukan. Di antaranya pada bidang pendidikan yaitu Rp700 miliar belanja untuk teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dialihkan ke belanja ruang kelas baru.
Setelah itu anggaran perjalanan dinas dialihkan ke infrastruktur jalan, sehingga realokasinya dari Rp700 miliar jadi Rp2,4 triliun.
Terakhir, ia mengatakan, anggaran sosialisasi pemerintah dialihkan sebesar Rp9 miliar untuk belanja penerangan listrik warga.
“Kami mendapat arahan seluruh kebijakan itu nanti harus terkawal menjadi output, outcome, dan benefit kepentingan masyarakat,” ucap Dedi memaparkan arahan KPK di pertemuan tersebut.
Dia juga menyebut Pemprov Jabar mendapatkan berbagai upaya strategis untuk menyinergikan berbagai kebijakan realokasi itu. Tujuannya guna peningkatan sumber daya manusia, kenyamanan layanan pemerintah, serta peningkatan kualitas kesehatan warga.
BACA JUGA:Dedi Mulyadi Dorong Perbaikan Tata Ruang Desa dan Wacanakan Pilkades e-Voting
“Dengan demikian, Jawa Barat bisa mengalami peningkatan indeks ekonomi, indeks kesejahteraan, dan indeks pendidikan masyarakatnya,” harap gubernur yang akrab disapa Demul itu.
Direktur Korsup Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama, di kesempatan serupa mengonfirmasikan agenda kedatangan Dedi Mulyadi ke Gedung Merah Putih KPK hari ini.
“Beliau meminta kepada kami dari KPK untuk memastikan bahwa langkah strategis beliau ini yang pertama memang tidak menyalahi aturan, kemudian pelaksanannya itu harus ada yang mengawasi.” Imbuh Bahtiar.
Sumber:
- Share:
