DPRD Kota Bogor Kurangi Anggaran Perjalanan Dinas, Prioritaskan Program Masyarakat

DPRD Kota Bogor Kurangi Anggaran Perjalanan Dinas, Prioritaskan Program Masyarakat

DPRD Kota Bogor Kurangi Anggaran Perjalanan Dinas.--Antaranews.com

SUKABUMI EKSPRES - Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy, dengan tegas menyatakan bahwa pihak DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, telah mengambil langkah untuk memangkas anggaran perjalanan dinas hingga mencapai 50 persen.

Dalam pernyataannya yang disampaikan di Kota Bogor pada hari Minggu, Rusli menjelaskan bahwa anggaran yang telah dikurangi tersebut tidak akan dibiarkan begitu saja, melainkan akan dialokasikan kembali ke sektor-sektor yang lebih prioritas dan bermanfaat bagi masyarakat.

Beberapa sektor utama yang akan menerima alokasi dana dari pemangkasan anggaran perjalanan dinas ini meliputi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Menurutnya, langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bogor.

BACA JUGA:Urai Kemacetan, Waket DPR RI Turun Langsung Gatur Arus Lantas di Solokanjeruk Kabupaten Bandung

BACA JUGA:Rombongan Presiden Prabowo Kena Banjir, Pemkab Bogor Gerak Cepat Sediakan Jalan Premium

Dengan dialihkannya dana tersebut, diharapkan sektor pendidikan dapat memperoleh peningkatan fasilitas dan kualitas pembelajaran, sektor kesehatan bisa memberikan layanan yang lebih optimal kepada masyarakat, serta infrastruktur kota dapat diperbaiki dan ditingkatkan guna mendukung kenyamanan serta mobilitas warga.

"Kami DPRD Kota Bogor berkomitmen untuk melakukan efisiensi atau memangkas anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen. Nantinya anggaran tersebut akan kami minta ke pemkot untuk bisa dialokasikan ke sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur," papar Rusli.

Rusli menyampaikan bahwa efisiensi yang dilakukan oleh DPRD bukan hanya sekadar kebijakan internal, tetapi juga didasarkan pada mandat yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dengan nomor 900/SJ.

Selain sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi tersebut, langkah efisiensi ini juga muncul sebagai respons terhadap kondisi masyarakat Kota Bogor yang saat ini sangat membutuhkan dukungan anggaran yang lebih serius dan tepat sasaran.

BACA JUGA:Jembatan Amblas Citeureup-Sukamakmur, Sekda Kabupaten Bogor: Target Hari Senin Bisa Digunakan

BACA JUGA:KPU dan DKPP RI Digugat Eks Ketua KPU Jabar Ummi Wahyuni ke PTUN Jakarta

Dalam upaya memastikan bahwa efisiensi anggaran berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Rusli menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam proses pengawasan. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk turut serta dalam mengawal penyusunan anggaran daerah.

Partisipasi aktif ini diharapkan dapat memastikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor benar-benar digunakan secara optimal, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat.

Sumber: