KPU dan DKPP RI Digugat Eks Ketua KPU Jabar Ummi Wahyuni ke PTUN Jakarta

RADAR JABAR - Mantan Ketua KPU Jabar Ummi Wahyuni menggugat KPU dan DKPP RI ke PTUN Jakarta, lantaran sengketa tidak kunjung selesai pada tahap upaya administratif.

Oleh karena itu, ia menggugat dua lembaga tersebut lewat kuasa hukumnya yakni Geri Permana. Ia telah menggugat ke PTUN Jakarta dengan Nomor Perkara 68/G/2025/PTUN/JKT.

Geri menilai, keputusan KPU RI dengan nomor 1811/2024 sebagai tindak lanjut dari putusan DKPP 131/2024, pada (3/12/2024) lalu, bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik serta peraturan perundang-undangan. 

"Keputusan yang diterbitkan oleh KPU RI dan Putusan DKPP RI diduga banyak mengalami kecacatan hukum, sehingga perlu diperiksa, diuji kembali dan dimintakan pembatalan ke Pengadilan melalui proses persidangan," kata Geri, pada Sabtu (1/3).

Berdasarkan hasil analisis Geri dan timnya, ia memaparkan terdapat empat dugaan kecacatan hukuk dari Putusan DKPP 131/2024.

Pertama, DKPP keliru dalam menilai subjek dan objek pengaduan. Pasalnya, kewenangan DKPP terikat oleh batasan subjek dan objek pengaduan. 

BACA JUGA:Kementerian ATR/BPN Koordinasi dengan Mahkamah Agung Usahakan Cegah Ketidakpastian Sengketa Tanah

BACA JUGA:MK Tolak Gugatan Sengketa Pilbup, Bupati Terpilih Kang DS Ajak Paslon 01 Gabung Bangun Kab Bandung

"Dalam Putusan DKPP 131/2024, Eep Hidayat yang diketahui sebagai pihak Pengadu sebenarnya dapat dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pengadu," ucapnya.

Sependek pengamatan tim kuasa hukum, Eep Hidayat tidak mewakili partai politik yang mengusung dirinya sebagai Peserta Pemilu Calon Anggota DPR RI sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 29 Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilu.

Kemudian, menurut Geri, daftar Bukti Pengadu yang diuraikan dalam Putusan DKPP 131/2017, tidak ada satupun bukti yang dapat menerangkan secara spesifik bahwa Eep Hidayat bertindak sebagai kuasa untuk mewakili partai politiknya dalam membuat dan menyampaikan pengaduan di DKPP.

"Sebab, dalam uraian Putusan DKPP 131/2024, Eep Hidayat tidak menggunakan legal standing sebagai unsur  masyarakat, tetapi lebih merepresentasikan dirinya sebagai Peserta Pemilu," jelasnya.

Kedua, cakupan bidang dan kewenangan verifikasi oleh DKPP sebenarnya dibatasi berdasarkan objek pengaduan, yaitu aduan atas dugaan pelanggaran sumpah/janji dan/atau kode etik penyenggara Pemilu. 

"Pada bagian objek pengaduan, sependek pengamatan tim kuasa hukum Ummi Wahyuni, Putusan DKPP 131/2024 sebenarnya lebih mengurai tentang adanya dugaan perselisihan hasil Pemilu atau sengketa hasil," ujar dia.

Sumber: