Komisi II DPR RI dan Kementerian ATR/BPN Sepakati Pagu Anggaran 2025 Sebesar Rp4,4 Triliun Pasca Efisiensi

RADAR JABAR DISWAY, Jakarta – Komisi II DPR RI bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menyepakati pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp4,44 triliun setelah dilakukan efisiensi. Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan ditetapkan dalam Rapat Kerja yang digelar di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, pada Rabu (12/02/2025).

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menjelaskan bahwa sebelum efisiensi, anggaran kementerian berada di angka Rp6,45 triliun. Namun, setelah dilakukan pemangkasan sebesar Rp2,01 triliun atau sekitar 31,17 persen, pagu akhir yang tersedia menjadi Rp4,44 triliun.

Setelah rapat, Menteri Nusron menyatakan bahwa efisiensi ini bertujuan untuk memastikan alokasi dana yang lebih tepat sasaran, terutama untuk program prioritas dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pemangkasan anggaran juga dilakukan sebagai bagian dari refocusing ke sektor-sektor yang benar-benar penting.

“Langkah ini bertujuan agar program-program yang menjadi prioritas benar-benar bisa dijalankan secara optimal. Dengan demikian, anggaran yang tidak perlu bisa dihilangkan sehingga tidak ada pemborosan,” jelasnya.

 

BACA JUGA:Kebakaran di Kementerian ATR/BPN, Kepala Biro Humas: Kita Tetap Bisa Melayani Masyarakat

BACA JUGA:Bhumi ATR/BPN Implementasikan Keterbukaan Informasi Publik yang Mendapat Apresiasi Internasional

 

Sebagai bagian dari upaya efisiensi, Menteri Nusron juga menyoroti pengurangan biaya perjalanan dinas, terutama untuk rapat di luar kota. Ia menyebutkan bahwa Kementerian ATR/BPN kini memanfaatkan fasilitas yang ada di Cikeas, yang dilengkapi dengan kamar tidur dan ruang rapat, sehingga dapat mengurangi pengeluaran untuk akomodasi di hotel.

"Kalau biasanya rapat full paket di hotel, sekarang kita pindah ke gedung sendiri di Cikeas agar lebih hemat,” tambahnya.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyambut baik kebijakan efisiensi anggaran ini. Ia menilai bahwa pengelolaan anggaran yang lebih efektif akan membawa dampak positif bagi kementerian dan lembaga pemerintah lainnya.

“Kami mengapresiasi langkah efisiensi ini, karena dengan cara ini manajemen anggaran di kementerian dan lembaga bisa lebih terarah dan kreatif dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada,” ujar Rifqinizamy.

Rapat kerja ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, Sekretaris Jenderal Suyus Windayana, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, serta beberapa pejabat kementerian lainnya.

Sumber: