Kementerian ATR/BPN Siap Tuntaskan Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI
Kementerian ATR/BPN Siap Tuntaskan Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI-Ist-
JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menerima rekomendasi dari Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tahun 2024.
Sebagai tindak lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyatakan komitmennya untuk menuntaskan seluruh rekomendasi tersebut. Langkah ini dilakukan guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, sekaligus mendukung terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih.
”Rekomendasi dari BPK itu, kita pakai sebagai informasi dan data untuk membangun organisasi Kementerian ATR/BPN. Dalam konteks itulah, maka bapak Menteri punya komitmen yang besar untuk menyelesaikan seluruh rekomendasi,” tegas Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan yang ditemui di Kantor Itjen Kementerian ATR/BPN, Kamis (15/01/2025).
Komitmen Menteri ATR/Kepala BPN tersebut direalisasikan dengan membentuk tim penyelesaian yang dipimpin oleh Inspektur Wilayah II, Dwi Budi Martono. Tim ini diharapkan dapat menyelesaikan rekomendasi dengan merancang strategi penyelesaian dan menyiapkan data pendukung yang diperlukan terkait rekomendasi tersebut.
BACA JUGA:Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian HAM, Bahas Legalisasi Tanah yang Memiliki Dampak Terhadap HAM
BACA JUGA:Satreskrim Polres Bogor Duga Motif Suami Bacok Istri Akibat Kontrakan Jadi Tempat Transit Prostitusi
“Tapi untuk sampai ke sana, memang harus ada komitmen dari masing-masing Satuan Kerja, baik pusat maupun daerah. Harus menyediakan waktu, kemudian tenaga, dan pikiran karena tanpa itu kita juga tidak akan bisa melaksanakan,” jelas Dalu Agung Darmawan.
Dalam pertemuan terpisah, Dwi Budi Martono menjelaskan bahwa potensi rekomendasi untuk Kementerian ATR/BPN berasal dari klaster yang telah disusun oleh tim penyelesaian berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011.
Beberapa di antaranya mencakup pengembalian barang kepada negara, perbaikan fisik barang atau jasa dalam proses pembangunan, penggantian barang atau jasa oleh rekanan, serta perbaikan laporan dan penerbitan administrasi atau kelengkapan administrasi.
“Nanti rekomendasi tersebut akan dipantau langsung oleh Bapak Menteri. Jadi setiap bulan Bapak Menteri akan minta perkembangannya. Ini momentum yang belum pernah ada di mana pucuk pimpinan sampai sedemikian terlibat dalam penyelesaian ini,” tegas Dwi Budi Martono.
Selanjutnya, dalam proses penyelesaian rekomendasi tersebut, Kementerian ATR/BPN akan terus berupaya untuk menjalin komunikasi yang intensif antara tim penyelesaian Kementerian ATR/BPN dengan BPK RI. Ini bertujuan agar penyelesaian hasil pemeriksaan dapat berjalan dengan tuntas, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. (GE/RT)
Sumber:
- Share:
