Strategi Pemkot/Pemkab Jabar Kendalikan Inflasi Lewat Momentum Natal dan Tahun Baru 2025

RADAR JABAR - Pemerintah kota dan kabupaten di Jawa Barat akan memanfaatkan momen Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 untuk menjaga stabilitas inflasi daerah, khususnya melalui sektor pariwisata.

Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mempertahankan laju inflasi di kisaran 2,5 persen ±1 persen hingga awal tahun 2025. Namun, beberapa wilayah di Jabar masih menghadapi tantangan dalam mencapai target tersebut.

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa inflasi maksimal diharapkan berada di angka 3,5 persen dan minimal 1,5 persen. Untuk itu, Herman mengimbau kepala daerah di tingkat kota dan kabupaten agar berkolaborasi menjaga inflasi melalui kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

"Artinya maksimal 3,5 persen paling tinggi, dan paling rendah 1,5 persen. Karenanya kami meminta terutama kepada kepala daerah kota/kabupaten untuk sama-sama menjaga inflasi. Sebetulnya gampang-gampang susah, InsyaAllah gampang selama semua pihak gotong royong antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Terlebih momen Nataru ini sektor pariwisata bisa jadi potensi tapi juga tantangan,"  ujar Herman usai pertemuan tingkat tinggi TPID dan TP2DD di Bandung.

BACA JUGA:UMK Jawa Barat 2025 Naik 6,5 Persen, Simak Daftar Terbarunya

BACA JUGA:Wapres Gibran Edukasi Siswa Soal Kesiapsiagaan Bencana dalam Simulasi Gempa di Bogor

Sementara itu, Deputi Kepala Kantor Perwakilan BI Jabar, Muslimin Anwar, menyarankan agar daerah-daerah yang inflasinya berada di batas atas atau bawah memanfaatkan momentum liburan untuk menyeimbangkan kondisi tersebut. Muslimin menjelaskan bahwa inflasi yang terlalu tinggi berdampak negatif bagi konsumen, sedangkan inflasi terlalu rendah merugikan produsen.

"Oleh karena itu, bagi kabupaten kota yang masih berada di bawah kita sarankan untuk memanfaatkan momentum ini menarik sebanyak mungkin wasatawan ke tempat mereka sehingga inflasi bagi yang masih di bawah bisa naik karena permintaannya meningkat," ungkap Muslimin.

Selain itu, untuk daerah yang sulit menjalankan dua opsi tersebut, Muslimin merekomendasikan pemberian bantuan sosial guna mendukung daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.

"Dan bagi yang tidak bisa melakukan keduanya kita rekomendasikan untuk melakukan bansos untuk menolong daya beli dari masyarakat menengah ke bawah," katanya.*

Sumber: antara