4 Sisi Gelap Indonesia yang Buat Rakyatnya Geleng-Geleng Kepala

Di Indonesia, praktik kolusi dan nepotisme masih menjadi penyakit serius yang mengakar. Posisi strategis seringkali diberikan kepada orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan pejabat tinggi, bukan berdasarkan kompetensi dan kualifikasi.

BACA JUGA:7 Hal Unik dan Gila yang Hanya Ditemukan di India

Bahkan, saat ini tampaknya tidak hanya soal kenal orang dalam, tetapi siapa yang memiliki jabatan tertinggi lah yang dapat membagiannya.

Di pemerintahan maupun di sektor swasta, karyawan yang benar-benar kompeten seringkali sulit untuk ditemukan karena orientasi kerja lebih pada hubungan daripada produktivitas.

Penegakan hukum di Indonesia juga cenderung tumpul terhadap golongan atas, terutama jika melibatkan orang-orang berpengaruh. Banyak pejabat dengan kekuasaan besar tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi karena takut praktik korupsi mereka terbongkar.

Ini menjadi peringatan bagi semua pihak, mulai dari media, pimpinan, karyawan, hingga masyarakat, untuk tidak menormalisasi korupsi dalam bentuk apapun.

Hanya dengan cara ini, korupsi di Indonesia dapat diberantas dan pembangunan yang adil serta merata dapat terwujud, sejalan dengan pesona alam dan kekayaan budaya Indonesia yang memikat hati banyak orang.

4. Rela Berutang Pada Asing Demi Kepentingan Pejabat

Di balik kebanggaan yang dimiliki, Indonesia juga memiliki sisi gelap yang sering luput dari perhatian publik. Kehadiran perusahaan asing yang memanfaatkan kekayaan alam kita seringkali tidak memberikan manfaat yang sebanding bagi Indonesia.

BACA JUGA:Selain India, Ini 10 Negara Paling Tidak Aman Dikunjungi Turis

Ini adalah realitas pahit yang harus diakui. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas seperti kerusakan hutan untuk kepentingan bisnis dan eksploitasi pertambangan di Papua, bahkan berdampak hingga sektor ekonomi, di mana banyak proyek menggunakan utang asing untuk pembangunannya, dapat menggerogoti ekonomi negara jika tidak dikelola dengan bijak.

Ironisnya, pejabat-pejabat Indonesia seringkali terlihat mengabaikan masalah ini dan tidak memperhatikan keluhan rakyat yang sudah membayar pajak dengan harapan mendapatkan fasilitas dan layanan publik yang layak.

Pendidikan yang tidak merata dan kemiskinan masih menjadi hambatan utama bagi kemajuan negara kita. Hukum sering kali terlihat tajam terhadap mereka yang tidak memiliki jabatan atau uang, tetapi tumpul terhadap orang-orang berkuasa.

Kesimpulan

Tulisan ini ingin menyampaikan pesan untuk menghentikan normalisasi tindak kriminalitas dalam segala bentuk, mulai dari hal kecil seperti menyontek saat ujian, terlambat datang, hingga pejabat yang melanggar hukum.

Toleransi terhadap kejahatan kecil dapat melahirkan generasi bermentalitas buruk. Dukungan terhadap penegakan hukum yang adil adalah langkah penting untuk memperbaiki Indonesia. Negara ini memiliki potensi besar untuk menjadi maju dan sejahtera, tetapi kita harus berani menghadapi sisi gelap yang ada dan bekerja sama untuk mengatasi tantangan tersebut.

Sumber: