Anggaran Perbaikan Rumah Rakyat dan Pejabat Jabar Jomplang

RADAR JABAR - BANDUNG – Keberpihakan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar untuk perbaikan rumah rakyat dengan rumah pejabat jadi pertanyaan. Anggarannya jomplang atau berat sebelah.

Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Jabar, saat ini Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Jabar telah mempersiapkan untuk perbaikan sejumlah rumah dinas Kejaksaan Tinggi yang tersebar di Kota Bandung. Yang telah dilelang adalah penyusunan dokumen perencanaan dan pengawasan proyek.

Misalnya lelang penyusunan dokumen perencanaan perawatan rumah dinas Kejati Jalan Dipatiukur 1 unit tipe A dilelang dengan pagu Rp 586,6 juta. Sementara untuk lelang pengawasannya memiliki pagu Rp 347 juta.

Sedangkan untuk konstruksinya, proyek itu masih belum dilelang. “Ya memang belum dilelang, nunggu desain dulu,” terang Kepala Dinas Perkim Jabar Indra Maha saat ditemui di Gedung Sate, Senin (1/7) lalu.

BACA JUGA:Jadi Pemicu Tawuran, Pol PP Kota Bogor Bakal Babat Habis Lapak Penjual Miras

Rencana dan nilai konstruksi proyek perbaikan sejumlah rumah dinas itu terlihat dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Saat diakses Minggu (31/03), terdapat sejumlah paket tender untuk perawatan rumah dinas pejabat Kejati. Pertama, perawatan rumah dinas Kejati di Jalan Dipatiukur untuk 1 unit tipe A dianggarkan Rp 5,409 miliar.

Kemudian perawatan rumah dinas Kejati di Jalan Jatihandap untuk 25 unit tipe D dianggarkan Rp 4,025 miliar. Serta perawatan rumah dinas Kejati di Jalan Sariasih untuk 6 unit tipe B dan 1 unit tipe C dianggarkan Rp 2,897 miliar.

 

Anggaran perbaikan rumah pejabat itu jomplang jauh dengan porsi pada program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) bagi masyarakat. Misalnya saja untuk perawatan 25 unit tipe D dianggarkan Rp 4,025 miliar. Sehingga tiap unit anggarannya Rp 161 juta. Beda jauh dengan perbaikan rutilahu yang hanya Rp 20 juta.

Indra sempat menguraikan bahwa pada 2024 ini program perbaikan rutilahu bagi masyarakat itu masih ada. Jumlahnya sekitar 2.600 unit. “Angkanya sekitar 2.600an unit. Dengan porsi anggaran satu unit sekitar Rp 20 juta,” katanya Kamis (28/3).

BACA JUGA:Sulyanati Kantongi Surat Tugas dari PPP untuk Pilkada Banjar

Data disperkim.jabarprov.go.id merincikan bahwa nilai bantuan untuk program perbaikan rutilahu itu terdiri dari kebutuhan untuk bahan bangunan Rp 17,5 juta dan BOP Rp 2 juta, dan kebutuhan administrasi maksimal Rp 500 ribu.

Biaya kebutuhan bahan bangunan itu biasanya diperuntukaan pekerjaan struktur, pekerjaan dinding, penutup atap atau genteng, pekerjaan laintai rabat dan kamar mandi dan septic tank. Sementara BOP digunakan untuk upah kerja minimal Rp 2 juta dengan perhitungan 8 hari kali Rp 250 ribu.

Terkait ketidak berimbangan anggaran itu, Indra mengungkapkan bahwa dalam menentukan besaran anggaran pihaknya mengikuti ketentuan dari pemerintah pusat. Yakni mengikuti program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). “Rutilahu itu mengikuti BSPS dari pusat, anggarannya Rp 20 juta tiap unit,” katanya.

Sumber: Jabar Ekspres