MK Tolak Semua Permohonan Sengketa Pilpres dari Anies-Muhaimin

Arief juga berpendapat bahwa penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan penyalahgunaan kekuasaan dalam pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden.

"Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang menyatakan terjadi intervensi Presiden dalam perubahan syarat pasangan calon dan dalil Pemohon mengenai dugaan adanya ketidaknetralan Termohon dalam verifikasi dan penetapan pasangan calon yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga dijadikan dasar bagi Pemohon untuk memohon agar Mahkamah membatalkan (mendiskualifikasi) pihak terkait sebagai peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 adalah tidak beralasan menurut hukum," pungkas Arief.

Sumber: