Tok! Ade Sugianto Didiskualifikasi MK Tak Jadi Bupati Tasikmalaya, KPU Usahakan Gelar PSU

RADAR JABAR - Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan bahwa Ade Sugianto didiskualifikasi dari pencalonannya sebagai Bupati Tasikmalaya dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2024.

Selain itu, KPU Kabupaten Tasikmalaya diperintahkan untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU). Namun, dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, MK tetap mengizinkan Iip Miptahul Paoz—pasangan Ade—untuk berpartisipasi dalam PSU.

Sementara itu, MK meminta partai politik atau koalisi pengusung Ade Sugianto untuk mencari penggantinya agar dapat mengikuti PSU bersama Iip Miptahul Paoz.

Keputusan tersebut diumumkan oleh hakim Guntur Hamzah dalam sidang pembacaan putusan yang disiarkan secara daring melalui kanal YouTube Mahkamah Konstitusi pada Senin, 24 Februari 2025.

Ade dinyatakan tidak berhak mengikuti Pilkada 2024 karena dianggap telah melewati batas masa jabatan dua periode.

Periode pertama masa jabatannya dihitung sejak ia mengisi kekosongan posisi kepala daerah setelah Uu Ruzhanul Ulum mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat.

BACA JUGA:Dukung Energi Bersih BRI Peduli membangun PLTMH di Desa Jatihurip, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya

BACA JUGA:Bhumi ATR/BPN Implementasikan Keterbukaan Informasi Publik yang Mendapat Apresiasi Internasional

Penghitungan ini dimulai sejak diterbitkannya radiogram Gubernur Jawa Barat Nomor 131 Tahun 2018, dengan total masa jabatan selama 2 tahun 6 bulan 18 hari. Sesuai ketentuan, masa jabatan kepala daerah dianggap satu periode apabila telah mencapai 2 tahun 6 bulan.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menemukan fakta hukum bahwa sejak 5 September 2018, berdasarkan radiogram Gubernur Jawa Barat Nomor 131 yang ditujukan kepada Wakil Bupati Tasikmalaya, H. Ade Sugianto, ia secara resmi menjalankan tugas sebagai kepala daerah.

“Sejak saat itu, secara real dan faktual H Ade Sugianto telah melaksanakan tugas dan wewenang bupati tasikmalaya, terlebih menurut mahkamah apabila hal demikian tidak dianggap atau tidak dihitung termasuk dalam masa jabatan, maka hal demikian berpotensi disalahgunakan secara sengaja untuk mengulur waktu dan tidak sesegera mungkin membuatkan surat keputusan tentang pengangkatan kepala daerah definitif dengan maksud agar yang bersangkutan terhindar dari 2,5 tahun telah menduduki jabatan kepala daerah tersebut sebagaimana dimksudkan dalam putusan-putusan mahkamah konstitusi dimaksud,” kata Hakim Guntur Hamzah dalam sidang Panel I.

Jika kepala daerah mengalami halangan tetap, seperti meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan, maka wakil kepala daerah atau pihak yang ditunjuk otomatis mengambil alih tugas dan wewenangnya. Sejak saat itu pula, masa jabatan sebagai kepala daerah mulai dihitung, bukan dari waktu pelantikan.

“Dalam perkara H Ade Sugianto, menurut Mahkamah telah melaksanakan tugas sebagai bupati Tasikmalaya sejak tanggal 5 September 2018,” tandas Guntur.

Sumber: