Rusia dan China Tolak Resolusi Amerika Agar Israel Serang Palestina Atas Nama Membela Diri

Meskipun demikian, pada tanggal 18 Oktober 2023, resolusi yang meminta jeda kemanusiaan dan pembatalan perintah evakuasi di Gaza utara telah diblokir oleh Amerika.

“Resolusi itu penting, dan Dewan ini harus bersuara. Namun tindakan yang kita ambil harus berdasarkan fakta di lapangan dan mendukung diplomasi langsung yang dapat menyelamatkan nyawa,” jelas Duta Besar Amerika untuk PBB.

Setelah terjadinya "Great March of Return" pada tahun 2018, Dewan Keamanan PBB merumuskan sebuah resolusi yang mengutuk penggunaan kekuatan oleh pasukan Israel yang dianggap berlebihan, tidak proporsional, dan tidak membedakan target terhadap warga sipil Palestina.

BACA JUGA:Musuh Bertambah, Israel Serang Kelompok Hizbullah di Lebanon

Resolusi ini juga mengajukan seruan untuk mencapai perdamaian yang langgeng dan komprehensif antara dua negara demokratis, yaitu Israel dan Palestina.

Namun, Amerika menggunakan hak veto untuk menolak resolusi tersebut. Saat itu, Nikki Haley, yang menjabat sebagai Duta Besar Amerika untuk PBB, mengungkapkan bahwa resolusi tersebut dianggap bersifat sangat sepihak dalam menggambarkan situasi di Gaza selama beberapa minggu terakhir.

Setelah Amerika mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada tahun 2017, muncul sebuah rancangan resolusi yang menyatakan bahwa tindakan yang bertujuan untuk mengubah karakter, status, atau komposisi demografi Kota Suci Yerusalem tidak memiliki dampak hukum dan dianggap sebagai tindakan yang tidak sah.

Mereka mendesak agar status Yerusalem ditentukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan PBB, dan dalam pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB, 15 anggota mendukung tuntutan ini, kecuali Amerika yang akhirnya menggunakan hak veto untuk menolaknya.

BACA JUGA:8 Brand Merek Produk Terkenal yang Dukung Zionis Israel Serang Tanah Palestina

Setelah dimulainya Intifada kedua pada tahun 2000, Dewan Keamanan PBB merumuskan sebuah resolusi yang menyatakan keprihatinan besar terhadap kelanjutan peristiwa tragis dan tindakan kekerasan yang berlangsung sejak September 2000.

Selain itu, resolusi ini mengutuk serangan terhadap warga sipil dan mendorong Israel untuk mematuhi peraturan-peraturan yang ada.

Pada saat itu, John Negroponte, yang menjabat sebagai Duta Besar Amerika untuk PBB, mengungkapkan bahwa resolusi tersebut dimaksudkan untuk mengisolasi satu pihak dalam konflik politis dengan usaha untuk mengenakan beban kepada pihak lainnya melalui Dewan Keamanan.

Amerika kemudian kembali menggunakan hak veto untuk menolak resolusi tersebut meskipun 12 negara lainnya memberikan dukungan kepada resolusi tersebut.

Sumber: