Mulai Oktober, Kemenkeu Akan Tambah Anggaran Bantuan Beras Sebesar 8 Triliun Rupiah

RADAR JABAR - Mulai Oktober 2023, Kementrian Keuangan akan menambahkan anggaran bantuan beras sebesar 8 triliun rupiah. Penyaluran tersebut akan mulai disalurkan pada Oktober hingga Desember 2023.

Sri Mulayni, selaku menteri keuangan menjelaskan bahwa tambahan anggaran tersebut diperuntukan kepada 21,35 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Setiap keluarga akan mendapatkan 10 kilogram beras per bulan.

"Setiap keluarga mendapatkan 10 kilogram beras per bulan. Jadi mereka akan mendapatkan 30 kilogram dalam tiga bulan" ujar Sri Mulyani dalan konferensi pers APBN KiTa edisi Juli 2023.

Sri Mulyani menyebutkan bahwa tambahan bantuan beras sebesar 8 triliun rupiah setelah menimbang kondisi perekonomian saat ini. Diketahui bahwa kondisi perekonomian saat ini masih menghadapi sejumlah guncangan serta tekanan dalam fase pemulihan.

Karena hal tersebut, pemerintah telah memperkuat perlindungan pada kelompok miskin dan rendan dengan melalui tambahan anggaran berupa bantuan sosial. Selain itu, pemerintah juga terus memperkuat pembangunan infrastruktur agar mendukung mobilitas masyarakat.

Sri Muluani juga mengungkapkan mengenai eksekusi serta usulan anggaran pembanguan infrastruktur sebesar Rp 14,64 triliun sudah berjalan. Dana tersebut telah digunakan untuk menanganan jalan sepanjang 2.740,8 kilometer dan juga jembatan dengan panjang sebesar 1.359 meter.

Anggaran tersebut telah digunakan sebesar Rp 7,45 trilun untuk preservasi atau peningkatan jalan dan jembatan yang telah selesai. Sementara sisanya, yakni sebesar Rp 7,20 triliun masih dalam proses realisasi.

Selain itu, Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa belanja negara melalui belanja pemerintah pusat untuk masyarakat telah mencapai sebesar Rp 492 triliun per semester I-2023. Secara rincinya sebesar Rp 14,7 triliun untuk realisasi perlindungan sosial, petani dan UMKM yang mencangkup Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan kepada 9,8 juta untuk KPM, sebesar Rp 22,3 triliun untuk Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM, serta sebesar Rp 23,2 triliun untuk Penerima Bantuan Iruan Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) untuk 96,7 juta jiwa.

Kemudian, sebesar 463,7 miliar rupiah digunakan untuk bantuan benih, mulsa, dan pupuk organik, 250 miliar rupiah untuk bantuan alat dan mesin pertanian, dan sebesar 19,2 miliar untuk bantuan benih ikan, kepiting dan udang.

Ada juga belanja yang disalurkan untuk pendidikan. Secara rincinya, Program Indonesia Pintar sebesar Rp 6,1 triliun untuk 10,9 juta siswa, Program KIP Kuliah sebesar Rp 6,0 triliun untuk 710,7 ribu mahasiswa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui Kementerian Agama sebesar Rp 6,9 triliun untuk 6 juta siswa, serta Bantuan Operasional Perguruan Tinggi negeri (BOPTN) sebesar Rp 2,3 triliun untuk 197 PTN.

Selain itu, akan direalisasikan juga infrastruktur dengan rincian pada pembangunan ataupun rehabilitasi infrastruktur sebesar Rp 60,7 triliun, serta bantuan bencana sebesar Rp, 1,5 triliun. Selain itu, realisasi belanja pemerintah pusat yang disalurkan melalui non-kementrian atau lembaga, yaitu subsidi dan kompensasi listrik sebesar Rp 42,9 triliun, subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp 57,7 triliun rupiah, subsidi LPG 3 kilogram sebesar Rp32,5 triliun, subsidi perumahan Rp 344,7 miliar, serta Kartu Prakerja sebesar Rp 2,28 triliun.*

Sumber: