Perajin Tahu Tempe Mogok 3 Hari, DRPD Sebut Sinyal untuk Pemerintah

Perajin Tahu Tempe Mogok 3 Hari, DRPD Sebut Sinyal untuk Pemerintah

Ketua DPRD Kota Bandung, Teddy Rusmawan. Sabtu (29/10). - Foto: Sandi Nugraha--

BANDUNG - Mulai hari ini, seluruh perajin tahu tempe di Jawa Barat, khususnya Kota Bandung tengah melakukan aksi mogok produksi selama tiga hari ke depan.

Diketahui, aksi mogok yang dilakukan perajin tahu tempe tersebut dilakukan sebagai bentuk protes kepada pemerintah terkait semakin tingginya harga kacang kedelai.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, Teddy Rusmawan mengatakan bahwa aksi yang dilakukan oleh para perajin tahu tempe ini menjadi sinyal kepada pemerintah.

"Ini (aksi mogok produksi) besar harapan dapat menjadi sinyal kepada pemerintah pusat untuk memberikan upaya dalam memberikan subsidi untuk para pengusaha tahu yang betul-betul kondisinya berat sekali hari ini," katanya saat ditemui di Gedung Sate, Kota Bandung, Sabtu (29/10).

Meskipun saat ini telah ada subsidi dari pemerintah terhadap kacang kedelai, Teddy mengungkapkan bahwa hal tersebut harus ditingkatkan lagi.

Sebab dengan diberikannya subsidi kedelai sebesar Rp 1.000 per kilogram, hingga saat ini para perajin tahu tempe khususnya di Kota Bandung masih dinilai sangat kecil.

"Makannya itu kita dorong untuk lebih ditingkatkan lagi masalah subsidinya. Karena mau tidak mau mereka (perajin tahu tempe) ini kan paling bawah bahkan paling berat (dengan kondisi saat ini)," ungkapnya.

Apalagi, lanjut Teddy, produsen tahu dan tempe merupakan skala mikro. Sehingga hal tersebut harus menjadi prioritas dalam mendapat bantuan atau subsidi.

"Jadi kita berharap dan menghimbau pemerintah itu harus turun untuk berdiskusi langsung dengan teman-teman para pengusaha (tahu tempe). Sehingga, ini harus betul-betul diperhatikan, harus ada dari provinsi, pusat, bahkan kota juga yang melakukan sidak," ucapnya.

Maka dari itu, dia menuturkan pemerintah dapat menambah pemberian subsidi kepada para perajin tahu dan tempe.

"Karena kami dari dewan hanya sifatnya mendorong dan tidak bisa mengeksekusi. Nah kita berpesan ke pusat (pemerintah) untuk memberikan subsidi tambahan. Karena ini terasa lebih dibutuhkan," pungkasnya.

 

Sumber: