Lantik Kepengurusan Baru, DPW Forsiladi Jabar Siap Bantu Pemprov Jabar Wujudkan Program Nyata

Lantik Kepengurusan Baru, DPW Forsiladi Jabar Siap Bantu Pemprov Jabar Wujudkan Program Nyata

Pelantikan pengurus baru DPW Forsiladi Jabar Periode 2022 – 2027, pada Sabtu (10/9) (Foto: Sandi Nugraha/Jabarekspres)--

BANDUNG - Forum Silaturahmi Doktor Indonesia (Forsiladi) Jawa Barat baru saja melantik kepengurusan baru untuk periode 2022 - 2027 di Gedung Sate, Kota Bandung.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forsiladi, Dr. Endang Samsul Arifin berharap adanya pelantikan pengurus baru ini dapat melakukan elaborasi terhadap konsep-konsep yang telah dimiliki dan disesuaikan dengan pemerintah provinsi.

"Jadi kala Jabar sudah punya konsep Jabar juara dengan berbagai konsep dari Pak Gubernur dan sebagainya. Itu dari DPW Jabar akan membantu semua dan bersinergi dengan Pemprov," kata Endang, Sabtu (10/9).

Sehingga nantinya, lanjut Endang, pengurus baru di Jawa barat bisa melakukan komunikasi lebih lanjut dengan pemerintah provinsi.

"Termasuk DPRD, bahkan pimpinan daerah yang ada seperti bupati Wali kota, karena mereka yang paham kondisi di lapangan," imbuhnya.

Sementara menurut pengurus baru Dewan Pengurus Wiayah (DPW) Forsiladi Jawa Barat, Dr. Imam Jahrudin Priyanto mengaku bahwa pihaknya siap mendukung program-program dari pemerintah provinsi

"Kita nanti akan kolaborasikan dalam rapat internal, dan kami akan mengadakan rapat lagi dengan Pak Asda 3 (Ferry Sofwan) dan unsur lainnya di Pemprov untuk menindaklanjuti program-program apa yang perlu ditindaklanjuti, sehingga menjadi program nyata di masyarakat," kata Imam.

Maka dari itu, pihaknya akan menargetkan dalam membantu pemerintah untuk mewujudkan program-program yang telah digagas.

"Para Doktor ini tidak hanya menjadi menara gading tapi bisa berkontribusi lewat program-program pemerintah yang nantinya dalam konteks membantu program-program provinsi. Kita ingin menghasilkan program yang nyata di masyarakat," ucapnya.

Bahkan dalam waktu dekat, Imam menuturkan bahwa pihaknya akan mendorong program yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat.

"Misalnya seperti memberikan bantuan, tapi itu tidak bisa langsung, harus dengan konteks koordinasi dengan Pemprov Jabar," pungkas Imam.

(San)

 

Sumber: