PMK Jelang Idul Adha, DKPP: Tidak Pengaruhi Harga Jual Hewan Kurban

SUMEDANG - Mendekati Hari Raya Idul Adha,Penjualan hewan kurban di tengah penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) tidak alami perubahan signifikan. Informasi tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jawa Barat, Mohamad Arifin Soedjayana.

Dia berujar, harga jual hewan ternak di wilayah Jawa Barat baik sapi maupun kambing, untuk saat ini tergolong normal sesuai standar.

"Kalau sisi penjualan (hewan kurban) sama, sebetulnya harga tidak terlalu naik juga tidak terlalu turun. Sesuai standar perhitungan (peternak)," kata Arifin saat ditemui di Tanjungsari, Sumedang.

Terkait ancaman PMK jelang Hari Raya Idul Adha, Arifin menjelaskan, Pemprov Jabar telah mengerahkan tim pemeriksa hewan kurban.

"Itu sepekan ke belakang, di Gedung Sate. Kita sudah luncurkan dan sudah ada hasil-hasil pemeriksaan dari teman-teman di kabupaten-kota dan provinsi yang turun (ke lapangan)," ujarnya.

Arifin melanjutkan, untuk sementara ini tidak ada keluhan atau permasalahan yang timbul dari para peternak sapi serta kambing di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat.

"Tidak ada yang menyebut kekurangan, masalah terkait dengan ketersediaan (hewan kurban). Kemudian termasuk juga kesehatan (hewan kurban)," ucap Arifin.

Dikatakannya, tim pemeriksa kesehatan ternak yang dikerahkan Pemprov Jabar mengklaim, para pedagang serta peternak hewan kurban dalam penerapannya cukup aman.

Tak hanya pangan hewan, namun perhatian dari sisi kesehatan ternak hingga kebersihan kandang disampaikan Arifin tergolong aman.

Sementara itu, Arifin menuturkan, untuk wilayah Jawa Barat dalam pemaparan PMK bagi hewan ternak masih dapat dikendalikan.

"Kita di SK Kementan (Surat Keterangan Kementerian Pertanian) itu kita masuk 100 persen seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah," imbuh Arifin.

"Tapi secara (tingkat) desa atau kelurahan kita baru 11 persen. Masih hampir 90 persen sebenarnya masih daerah hijau," tambahnya.

Karenannya, Arifin menegaskan, Pemprov Jabar akan melakukan pemantauan terhadap penyebaran PMK di wilayah hingga tingkat mikro melalui kerjasama berbagai pihak termasuk Kepolisian.

"InsyaAllah (penyebaran PMK di Jabar) terkendali, karena saya turun tangan langsung dan pak Gubernur (Jabar) juga sebelum kemarin berduka, memimpin rapat koordinasi dengan Kemenag se Jawa Barat," pungkasnya.

"Secara moril sudah dilakukan, secara fisik keuangan juga sudah kita lakukan. Mungkin beberapa provinsi, kabupaten-kota belum mengeluarkan dana BTT sedangkan kita sudah. Malah kalau kurang kata pak gubernur tambahkan lagi jika dibutuhkan," tutup Arifin. (Bas)