Bupati Bogor Sentil Dinas Pendidikan, Dinilai Lambat Tangani Temuan BPK

Bupati Bogor Sentil Dinas Pendidikan, Dinilai Lambat Tangani Temuan BPK

Bupati Bogor Rudy Susmanto dan Ketua DPRD Sastra Winara saat dimintai keterangan oleh wartawan di Gedung Sekretariat Daerah, Cibinong, pada Selasa (13/5/2025). -Regi Pratasyah-Radar Jabar

RADAR JABAR - Bupati Bogor Rudy Susmanto menyoroti Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor yang dinilai lambat menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Mulanya, ia mengungkapkan, temuan pada 2024 lalu atau pemeriksaan BPK anggaran 2023 masih menyangkut Bantuan Operasional Sekolah.

Kemudian, dia melanjutkan, alasan menindaklanjuti permasalahan tersebut tidak berjalan dengan cepat. Menurutnya, banyak hal yang tidak terkomunikasi sampai tingkat sekolah.

"Kalau yang tahun lalu masih menyangkut Bantuan Operasional Sekolah, tetapi kan permasalahannya kenapa ko tindaklanjutnya berjalannya tidak berjalan cepat," kata Rudy di Gedung Sekretariat Daerah, Cibinong, Kabupaten Bogor, pada Selasa (13/5/2025).

BACA JUGA:Pemkab Bogor Beri Bonus Rp 4,9 Miliar Bagi Para Atlet yang Terlibat di PON XXI dan Peparnas XVII

"Banyak hal yang tidak terkomunikasi sampai tingkat sekolah," sambungnya.

Saat ini, BPK sedang melakukan pemeriksaan anggaran 2024. Lembaga yang bertanggung jawab memeriksa keuangan negara itu, bahwa Disdik Kabupaten Bogor mengalami temuan kembali.

Pada tahun lalu, terdapat 129 sekolah. Namun pada tahun ini terbilang menurun drastis menjadi 16 sekolah. Padahal, lanjut Rudy, berharap untuk tidak ada temuan sama sekali.

"Temuan baru kalau (tahun) kemarin ada 129 sekarang, ada 16 sekolah dan tentunya kita pengen zero temuan," kata dia.

BACA JUGA:Pemkab Bogor Resmikan Lapangan Tenis Kapten Muslihat, Bupati Bogor: Harap Jadi Pusat Pelatnas Tenis

Dia menjelaskan, temuan yang menyangkut administratif diminta untuk ditindaklanjut dengan cepat. 

Mengingat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memiliki komitmen untuk mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Sebagai informasi, Opini WTP merupakan impian bagi institusi pusat maupun daerah, karena institusi tersebut dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada masyarakat ataupun publik.

"Yang menyangkut administratif kita minta tindaklanjutnya sekarang, sehingga secara administratif tidak ada temuan, maka temuannya semakin turun. Karena kita punya komitmen bersama-sama supaya kita WTP,," jelas dia.

Sumber: