Bupati Bogor Ungkap Jalur Puncak II akan Dibangun Pemprov Jabar pada 2026
Bupati Bogor Rudy Susmanto. Foto: Regi--
RADAR JABAR - Bupati Bogor Rudy Susmanto mengungkapkan, Jalur Puncak II akan dibangun oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar).
Kata dia, berdasarkan informasi yang diperoleh, Pemprov Jabar akan menganggarkan sekitar Rp 1 Triliun untuk pembangunan Jalur Puncak II.
"Informasi awal Pemprov Jabar menganggarkan 1 triliun rupiah untuk jalur puncak II," kata Rudy, pada Senin (24/11/2025).
Ia menutur, pembangunan Jalur Puncak II akan dilakukan oleh Pemprov Jabar pada 2026 mendatang meski kewenangannya berada pada Pemerintah Pusat.
BACA JUGA:Kuota Haji dan Umrah Kabupaten Bogor Turun Jadi 1.589 Jemaah, Ini Alasannya
BACA JUGA:Peringatan HUT PGRI ke-80 dan Hari Guru Nasional yang dilaksanakan PGRI Cabang Cisarua
Dia menambahkan, tindakan yang dilakukan oleh Pemprov Jabar dapat menjadi contoh untuk melakukan percepatan pembangunan.
"Kemungkinan besar tahun 2026 Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan pembangunan jalur puncak II yang harusnya menjadi kewenangan pemerintah pusat," jelasnya.
"Nah ini apa yang bisa kita laksanakan kita contoh bersama, walaupun kewenangan pusat diambil provinsi, walaupun kewenangan provinsi diambil kabupaten, yang terpenting percrpatan pembangunan dapat dilaksanakan secara bersama," sambung dia.
Rudy mengungkapkan, Pemprov Jabar akan melakukan koordinasi lebih lanjut bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor pada 27 November mendatang.
BACA JUGA:Korban yang Dihabisi Saat Salat Magrib di Cisarua, Sudah Nabung Selama 2 Tahun
BACA JUGA:Wanita Muda Habisi Nyawa Wanita Paruh Baya Saat Salat di Cisarua
Dirinya menambahkan, terdapat beberapa ruas jalan yang membutuhkan kesepakatan bersama di Jalur Puncak II.
"Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 27 besok mengajak kita untuk duduk bersama. Jadi memang jalur puncak II ada di beberapa ruas-ruas tertentu yang butuh kesepakatan bersama apakah lurus, apakah belok kiri, apakah belok kanan karena hal tersebut berpengaruh terhadap besaran biaya konstruksi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat," pungkasnya.
Sumber:
- Share:
