Bupati Bogor Ungkap Alasan Bentuk 2 Dinas Baru di Kabupaten Bogor
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor saat meninjau 2 dinas baru di Vivo Mall.-Regi Pratasyah -Radar Jabar
RADAR JABAR, BOGOR - Bupati Bogor Rudy Susmanto mengungkapkan, alasan untuk membentuk dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru di Kabupaten Bogor. Dua OPD tersebut yaitu, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang serta Dinas Kebudayaan. Kedua dinas tersebut akan berkantor di Vivo Mall.
Diketahui, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang hasil dari pemecahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP). Lalu, untuk Dinas Kebudayaan merupakan hasil dari pemecahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
"Secara substansi pemerintah Kabupaten Bogor ingin optimal, maksimal melayani seluruh masyarakatnya," kata Rudy di Vivo Mall, pada Jumat (2/1/2026).
Ia menjelaskan, fokus dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan di Kabupaten Bogor.
BACA JUGA:Polsek Cileungsi Tangkap Sopir Angkot yang Nge-fly Saat Berkendara
BACA JUGA:Sekitar 10 Ribu Jenis Miras Dimusnahkan Polres Bogor
Untuk bidang tata ruang, pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk mengantisipasi terjadinya alih fungsi tata ruang.
"Maka dengan adanya dinas pertanahan dan tata ruang. Salah satu tugas utamanya adalah segera melakukan pembahasan terkait rencana detail tata ruang. RDTR di masing-masing kecamatan," jelasnya.
Kemudian untuk Dinas Kebudayaan, lanjut Rudy, Kabupaten Bogor ingin memberikan wadah bagi budaya karena wilayah Bumi Tegar Beriman memiliki budaya yang cukup banyak.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mengambil langkah tak biasa dalam mendekatkan pelayanan publik. Bupati Bogor Rudy Susmanto meresmikan operasional dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di VIVO Mall, Sukaraja, Jumat (2/1).
BACA JUGA:Kolaborasi Penyiapan Hunian Danantara, TelkomGroup Sediakan Akses Telekomunikasi dan WiFi Gratis
BACA JUGA:Berkas P21, Kades Cikuda Tersangka Gratifikasi
Kebijakan ini sekaligus menjadi strategi menggerakkan kembali aktivitas ekonomi kawasan dan menjaga keberlangsungan investasi.
Rudy Susmanto menegaskan, kehadiran kantor pemerintahan di pusat perbelanjaan bukan sekadar relokasi, melainkan wujud kehadiran negara di ruang publik yang mudah diakses masyarakat.
Sumber:
- Share:
