Waket DPR RI Respon Keinginan Bupati Bandung Soal Kewenangan Pengelolaan SLTA Dialihkan ke Pemkab

RADAR JABAR - Keinginan Bupati Bandung Dadang Supriatna soal kewenangan pengelolaan SLTA dialihkan ke Pemkab/Pemkot direspon langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal.

Menurutnya, untuk mengembalikan kewenangan pengelolaan SLTA dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota, maka harus merubah dulu  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 

"Itu harus merubah Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah. Kami DPR RI sebagai fungsi legislasi turut bertanggungjawab. Dan apa yang disampaikan Bupati Bandung sebenarnya wacana yang cukup bagus agar pengelolaan SLTA lebih bisa tertangani," kata Pimpinan DPR RI dari Fraksi PKB.

Politisi yang akrab disapa Kang Haji Cucun ini mengakui pihaknya sudah bertemu dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna membicarakan keinginan untuk merevisi UU Pemerintah Daerah.

BACA JUGA:Bupati Ungkap Dampak Minimnya SLTA di Kabupaten Bandung: IPM Berkurang dan Marak Pernikahan Dini

BACA JUGA:Wajah Baru Lapangan Upakarti Soreang, Kado untuk Hari Jadi ke-384 Kabupaten Bandung

Diberitakan sebelumnya, Bupati Dadang Supriatna mengungkapkan dampak minimnya SLTA di wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Ia mengungkapkan, akibat dari kekurangan SLTA ini, indikator pendidikan di IPM berkurang dan banyak terjadi pernikahan dini. 

Hal tersebut disampaikan Bupati dalam sambutannya saat Sidang Paripurna Istimewa Peringatan Hari Jadi ke-384 Kabupaten Bandung yang digelar di Gedung Paripurna DPRD, Senin 21 April 2025.

Pada kesempatan yang sama, ia juga menyoroti pencapaian indikator indeks pendidikan yang menurutnya masih kurang. 

BACA JUGA:Keraton Sumedang Larang Akui Mahkota Binokasih Sanghyang Pake yang Datang ke Kabupaten Bogor adalah Replika

BACA JUGA:Radya Anom Ungkap Alasan Mahkota Binokasih Sanghyang Pake ke Kabupaten Bogor

"Harapan Lama Sekolah (HLS) masyarakat Kabupaten Bandung tidak berbanding lurus dengan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Karena dalam hal pengeloaan SMA/SMK, kita masih bergantung kepada kewenangan Pemprov Jawa Barat," ungkapnya.

Lebih lanjut Kang DS lantas mengungkapkan bahwa di periode pertama menjabat Bupati Bandung, dirinya sudah mendirikan 27 SMP baru dan menginginkan membangun 22 SMA/SLTA baru.

Sumber: