3 Perbedaan Kebijakan Prabowo vs Jokowi dalam Pemerintahan Ini Akan Saling Berebenturan

RADAR JABAR - Rocky Gerung baru-baru ini menanggapi perbedaan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo.

Menurut Rocky, meskipun Prabowo menyatakan dirinya sebagai penerus Jokowi, kini terlihat bahwa arah kebijakannya mulai berbeda, terutama dalam bidang ketenagakerjaan dan tenaga kerja asing. Beberapa kebijakan strategis di sektor ini menunjukkan adanya perbedaan yang cukup jelas.

Dalam hal ini, Prabowo tampak mulai mengambil langkah yang tidak sejalan, bahkan bertolak belakang dengan kebijakan Jokowi. Salah satu perbedaan yang menonjol adalah kebijakan Prabowo terhadap Undang-Undang Cipta Kerja.

1. UU Cipta Kerja

Ketika Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa beberapa pasal dalam UU Cipta Kerja bertentangan dengan konstitusi, Prabowo menyambut putusan tersebut dan menerimanya. Sikap ini berbeda dengan langkah Jokowi yang memilih untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) daripada memperbaiki UU yang ada.

Perbedaan pendekatan ini mulai memperlihatkan perbedaan pandangan politik antara Prabowo dan Jokowi, terutama dalam kebijakan hukum dan ketenagakerjaan. Prabowo tampak lebih menekankan pada perlindungan hak-hak buruh daripada mengutamakan kepentingan pengusaha.

Pembatalan Perppu Cipta Kerja di bidang ketenagakerjaan mengindikasikan bahwa Prabowo lebih berpihak pada kesejahteraan buruh.

BACA JUGA:Presiden Prabowo Sambut Kunjungan Resmi Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka

BACA JUGA:Tindaklanjuti Program Prioritas Presiden Prabowo, Polresta Bandung Tindak Tegas Pelaku Tambang Ilegal

Hal ini menunjukkan perbedaan karakter Prabowo dengan pemerintahan Jokowi, yang oleh sebagian kalangan dinilai lebih berpihak pada pengusaha dan oligarki. Prabowo ingin menegaskan bahwa ia akan menjaga hak-hak buruh agar tidak diabaikan.

Perbedaan kebijakan ini juga terlihat dalam isu pemberantasan judi online, yang semakin mendapat perhatian publik.

2. judi online

Isu ini semakin mencuat ketika publik mulai menghubungkan beberapa tokoh yang ditangkap dengan mantan Menteri BUMN, Budi Arie, yang juga menjabat sebagai ketua umum Projo.

Munculnya spekulasi bahwa Budi Arie akan dipanggil aparat hukum mengisyaratkan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan kasus ini.

Jika benar Budi Arie terlibat, maka Prabowo menunjukkan bahwa ia tidak akan memberikan perlindungan politik kepada pihak-pihak yang terlibat kejahatan, meskipun mereka memiliki hubungan dekat dengan pemerintahan sebelumnya.

Menurutnya, sosok yang berkepentingan untuk membongkar kasus judi online pegawai Komdigi adalah kalangan elit. Ia juga menduga sudah terjadi pecah kongsi di dunia politik, sehingga memicu terbongkarnya skandal judol di kementerian.

Sumber: