Ombudsman RI Usulkan Penambahan Anggaran Sebesar Rp201,72 miliar di 2025
Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih (tengah) pada rapat kerja Komisi II DPR bersama ORI, Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6)--ANTARA/Melalusa Susthira K
RADAR JABAR - Ombudsman RI (ORI) mengajukan peningkatan anggaran sebesar Rp201,72 miliar untuk tahun anggaran 2025 dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama ORI, Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Rabu (12/6).
"Selisih jumlah kebutuhan dengan pagu indikatif kami usulkan sebagai tambahan anggaran yaitu sebesar Rp201.728.215.000. Oleh karena itu, izinkan kami ini Ombudsman RI mohon dukungan dari seluruh pimpinan Komisi II serta anggota Komisi II DPR RI dalam penganggaran tahun 2025 tersebut," ujar Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih dalam pemaparan.
BACA JUGA:Hadiri Rapat Kerja dan RDP, Komisi II DPR RI Beri Apresiasi dan Dorong Perkuat Kelembagaan BPIP
Rincian usulan anggaran mencakup program pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik sebesar Rp31.140.090.000 dan program dukungan manajemen sebesar Rp170.588.125.000.
Najih menjelaskan bahwa peningkatan anggaran diajukan karena pagu indikatif ORI untuk tahun anggaran 2025 sebesar Rp232.211.019.000, yang dianggap tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, pelaksanaan tugas dan fungsi, serta kebutuhan operasional.
"Kebutuhan anggaran ombudsman tahun 2025 adalah Rp433.939.234.000," ujarnya.
BACA JUGA:Ternyata Ini Penyebab Anang Ashanty Disoraki Penonton di Stadion GBK hingga Memilih Walk Out
Meskipun ada penyesuaian jumlah target lokasi pada program pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, pagu indikatif ORI tahun 2025 lebih rendah dari tahun 2024, terutama pada program dukungan manajemen.
"Namun, pada program dukungan manajemen mengalami penurunan signifikan lebih rendah dari pagu tahun 2024," imbuhnya.
ORI merencanakan kegiatan tahun 2025 dengan merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, dengan fokus pada prioritas nasional ketujuh yang mencakup reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
BACA JUGA:Innalillahi, Permadi Politisi Senior Partai Gerindra Tutup Usia
Selain itu, Najih juga mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun 2024, yang akan digunakan untuk pembelian trafo sebesar Rp2.500.000.000, generator sebesar Rp5.000.000.000, dan empat unit lift sebesar Rp4.800.000.000.
"Gedung Ombudsman yang ditempati sekarang telah berusia kurang lebih 37 tahun, sementara penambahan pegawai dan kegiatan semakin banyak sehingga perlu juga dukungan untuk penambahan sarana gedung yang lebih baik," tambahnya.*
Sumber: antara