98 Kepala Daerah Blak-blakan Soal Target Pemulihan Ekonomi, Bima Arya: Pemerintah Pusat Tidak Komitmen

Radarjabar.disway.id - Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) melalui Ketua Dewan Pengrurusnya, Bima Arya Sugiarto blak-blakan soal pemulihan ekonomi negara. Hal itu dibahas dalam rapat kerja nasional (Rakernas) yang di gelar di Kota Padang, Sumatera Barat, Senin (08/08).

Bima Arya yang juga Wali Kota Bogor itu meminta pemerintah pusat untuk sama-sama berkomitmen dan serius menyempurnakan peraturan-peraturan yang masih abu-abu dan merugikan pemerintah daerah. 

"Jangan kita (daerah) di depan, dipacu untuk mencapai target-target tapi jajaran di pemerintah pusat tidak komitmen," kata Bima dalam Rakernas APEKSI, Senin (08/08).

Dalam Rakernas tersebut, 98 daerah anggota APEKSI menyuarakan tantangan dan beban yang dihadapi para kepala daerah saat ini. Mulai dari isu reformasi birokrasi, penghapusan tenaga honorer hingga menurunnya pendapatan daerah.

Bima Arya mengaku, kini semua dihadapkan pada tantangan yang rumit. Dia menyoal sejumlah tuntutan pemerintah pusat yang digembor-gembor. Mulai perintah untuk melakukan reformasi birokrasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pemulihan ekonomi.

Kemudian, diminta untuk memangkas karyawan honorer, dengan menerapkan jabatan fungsional hingga peningkatan komponen penggunaan produk dalam negeri.

"Belum lagi ada tahapan Pilkada. Anggaran belanja kami harus dicicil untuk membiayai Pilkada," lirihnya.

Menurutnya, pemulihan ekonomi itu tidak mudah ketika masih ada regulasi yang abu-abu dan tumpang tindih. Hal itu menjadi beban untuk pemerintah daerah, ketika para menteri tidak melakukan tugasnya membuat aturan turunannya, atau kasarnya, ketika menteri tidak bekerja.

Padahal, sambung dia, Mahkamah Konstitusi sudah mengamanatkan bahwa Undang Undang Cipta Kerja harus direvisi.

"Kalau tidak, kita semua yang repot di lapangan. Akan berdampak pada PAD, akan berdampak terhadap akselerasi dan pemulihan ekonomi. Belum lagi kita berbicara SIPD, belum lagi soal dampak UU HKPD. Kompleks masalahnya di tengah kondisi yang tidak mudah," bebernya.

Politisi PAN itu berkelit, meski begitu, APEKSI tetap akan semaksimal mungkin mengikuti arahan kebijakan dari pemerintah pusat. Dengan catatan harus dilakukan secara bersama dan memiliki komitmen kuat. 

"Kita akan akselerasikan, kita akan maksimalkan apa yang diminta pemerintah pusat. Catatan besarnya adalah rohnya itu otonomi daerah, kearifan lokal harus jadi semangat utama. Kewenangan daerah itu amanat dari reformasi. Jangan sampai hanya pertumbuhan ekonomi yang dikejar, tapi kewenangan kita digerus. Akan balik lagi ke resentralisasi," tegasnya.

Pihaknya meminta pemerintah pusat meninjau ulang target-target yang dibebankan kepada daerah karena tidak semua bisa terlaksana.

"Di HKPD itu memandatkan banyak, kita diminta ini itu, ada mandatory spending juga. Habis uang daerah. Belum lagi tenaga honorer dihilangkan. Oke kita akan kerja keras, tapi tolong targetnya harus realistis," tandasnya.*** (YUD)

Sumber: Jabar Ekspres