Dewan Soroti Meningkatnya Kasus DBD di Jabar: Sosialisasi Pencegahan Kurang Masif

BANDUNG - Meningkatkannya kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di provinsi Jawa Barat, mendapat sorotan tajam dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat. Dewan Menilai upaya sosialisasi yang dilakukan untuk pencegahan penularan DBD masih kurang masif.

Dari data Dinas Kesehatan Jabar, hingga tanggal 8 Juli 2022 kemarin, kasus DBD di wilayah Jawa Barat telah mencapai hingga 21.280 kasus dengan jumlah kematian sebanyak 179 jiwa.

Menanggapi adanya kasus tersebut, Anggota DPRD Jabar dari Komisi 5, Abdul Hadi Wijaya mengatakan bahwa masih ada yang kurang dalam melakukan sosialisasi pencegahan khususnya DBD khususnya di Jawa Barat.

Sebab, sosialisasi pencegahan DBD yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) hanya dilakukan Dinkes saja.

"Kami sangat merekomendasikan sekali tolong dilakukan sosialisasi (pencegahan DBD), dan jangan hanya jajaran Dinkes saja yang melakukan sosialisasi, tapi disemua insitusi pemerintahan seperti bagian di Diskominfo, kehumasan (untuk melakukan sosialisasi)," ucapnya saat dihubungi, Sabtu (16/7).

Seperti pada halnya Diskominfo dan kehumasan, Hadi mengatakan bahwa mereka miliki kemampuan dan jalurnya masing-masing dalam melakukan sosialisasi pencegahan DBD kepada masyarakat.

"Diskominfo kan tinggal menyampaikan ke jalur-jalur yang ada, Humas juga punya media yang sekian banyak, dan bahkan punya anggaran yang sekian banyak pada masing-masingnya. Sehingga nantinya sosialisasi akan berjalan secara masif," katanya

Maka dengan adanya hal tersebut, Hadi mengungkapkan bahwa pihaknya melalui komisi 5 akan mengkomunikasikan langsung kepada Dinas terkait.

Hal tersebut dilakukan, agar kasus DBD di provinsi Jawa barat bisa secara cepat terselesaikan dan tertanggulangi. "Karena ini bukan penyakit baru, bukan seheboh kaya Covid. Bahkan ini sudah ada solusinya dan sudah dipahami juga terkait proses siklusnya," ucapnya

"Dan kami berharap, dalam sosialisasi ini bisa mulai dari level provinsi, kabupaten kota, kewilayahan, sampai Rt rw itu semua harus bergerak karena percuma kalau ada satu rumah yg steril (DBD) tapi tetangganya enggak," tutupnya

Maka dengan adanya hal tersebut, kini beberapa steak holder khususnya Dinas Kesehatan (Dinkes) tengah berupaya melakukan pencegahan terhadap penyebaran kasus DBD di masyarakat. (San).

 

Sumber: