Pemerintah Mengimbau WNI di Sri Lanka untuk Waspada, Catat Nomor Daruratnya
JAKARTA - Situasi di Sri Lanka memanas akibat krisis ekonomi dan politik terburuk sepanjang sejarah.
Warga yang marah berunjuk rasa hingga menguasai kediaman presiden dan kantor perdana menteri.
Mencermati kondisi Sri Lanka yang makin panas tersebut, pemerintah mengimbau agar para warga negara Indonesia (WNI) yang berada di sana untuk waspada.
Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha meminta agar WN di Sri Lanka membatasi diri untuk kegiatan di luar rumah.
Para WNI juga diminta menjauhi kerumuman dan jangan terlibat atau ikut aksi unjuk rasa.
“Kita meminta WNI agar membatasi perjalanan di luar rumah selama aksi unjuk rasa berlangsung, menghindari kerumunan massa di tempat-tempat konsentrasi aksi unjuk rasa berlangsung, serta tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam aksi unjuk rasa tersebut,” katanya, Kamis, (14/7) malam.
Diungkapkannya, tak ada seorang WNI pun yang ikut unjuk rasa dengan menduduki kediaman presiden dan kantor perdana menteri.
Berdasarkan data KBRI Kolombo, terdapat 340 WNI di Sri Lanka yang sebagian besar adalah pekerja migran di sektor pariwisata dan konstruksi.
“Semuanya dalam kondisi baik dan termonitor oleh KBRI. Secara umum WNI kita di sana kondisinya baik karena dijamin oleh perusahaan tempat mereka bekerja, baik dari sisi pangan, akomodasi, transportasi,” ujar Judha.
Selain rutin menjalin komunikasi dengan para WNI, KBRI Kolombo sejak Juni lalu juga memberikan bantuan logistik kepada WNI yang paling rentan dan paling terdampak krisis di Sri Lanka.
“Sudah ada 13 orang di Kolombo dan tiga orang di luar Kota Kolombo yang mendapat bantuan dari KBRI,” kata Judha.
Meskipun kondisi WNI di Sri Lanka relatif aman, dia mengatakan pemerintah tetap menyiapkan rencana kontijensi untuk mengantisipasi eskalasi kegawatdaruratan bagi WNI.
WNI yang menghadapi masalah juga diimbau segera menghubungi KBRI Kolombo melalui sambungan langsung di nomor +94772773123.
Gelombang protes besar-besaran yang terjadi karena krisis ekonomi yang telah berlangsung selama berbulan-bulan berujung pada kaburnya Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa dari negara itu.
Sumber: