Realisasi APBD Baik, SILPA Naik

Tidak mudah mewujudkan prestasi itu dalam situasi dikungkung pandemi COVID-19.

Kembali lagi pada realisasi APBD 2021. Kang Emil--Sapaan Ridwan Kamil mengatakan, pendapatan daerah tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD).

Realisasinya mencapai Rp20,333 triliun lebih, atau 103,99 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp19,553 triliun lebih. Lebih lanjut, ia menyampaikan terkait realisasi APBD tahun 2021 terdapat SILPA sebesar Rp2,575 triliun.

Kepada pemimpin Rapat Paripurna yang hadir, Gubernur meminta untuk mengawal lebih lanjut mengenai laporan pertanggungjawaban yang telah disampaikan.

"Mudah-mudahan materi dan penjelasan secara garis besar mengenai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jabar tahun anggaran 2021 ini, dapat dijadikan bahan pembahasan lebih lanjut," tutupnya.

Sementara itu, Anggota panitia khusus (Pansus) LKPJ Jabar TA 2021, Daddy Rohanady mengaku tercengang. Pasalnya, tiga sumber utama pendapatan daerah menunjukkan pelampauan target yang cukup fantastis.

Ketiganya adalah Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp 20,33 triliun atau 103,99% dari target Rp 19,55 triliun; Total Pendapatan Transfer mencapai Rp 16,60 triliun atau 100,47% dari target Rp 16,52 triliun; dan Total Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 52,1 miliar atau 127,43% dari target Rp 40,88 miliar.

"Kontributor utama total PAD adalah Penerimaan Pajak Daerah (PKB) yang mencapai Rp 18,84 triliun atau 104,80% dari target Rp 17,98 triliun," ucap Daddy kepada Jabar Ekspres, Minggu (26/6).

Disinggung mengenai realisasi baik, SILPA naik. Daro--sapaan Daddy Rohanady mengatakan, di bulan Oktober SILPA diperkirakan Rp650 miliar. Maka diproyeksikan Rp300 miliar. Namun, yang terjadi merangkak Rp2,575 triliun.

"Ada satu soal pekerjaan di daerah. Bantuan keungan yang tidak bisa terealisasi. Pun di kita sendiri. Awalnya masih berkontribusi pada penanganan COVID-19, tapi ternyata ditengah dilakukan pergeseran. Realisasinya ternyata tidak semulus yang diperkirakan di awal," jelas Daddy.

Politisi Partai Gerindra itu, SILPA naik diduga terdapat sisa anggaran antara hasil selisih dari tender dengan PAGU yang disediakan. Maka mencapai Rp2,575 triliun.

"Mestinya terserap. Salah satunya untuk menanggulangan COVID-19. Tapi model dana cadangan jika memang tidak ya tidak bisa dipakai. Kan juga terkait dengan perencanaan yang dilakukan," katanya.

Ditanya soal pekerjaan lelang jadi kontributor merangkaknya naik. Pria kelahiran Kuningan 31 Agustus 1962 itu enggan menyebutkan. Namun, ia mengaku telah banyak menyampaikan kepada OPD. Terutama pada mitra Komisi IV.

Menurutnya, fenomenanya lelang seolah-olah ada penghematan dan efesiensi. Tapi disisi lain, kata dewan pemenangan Dapil 12 itu, bukan sesuatu yang bagus.

Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Jabar itu mencontohkan, harga perkiraan HPS yang dibuka di OPD misalnya Rp100 miliar. Maka yang terjadi banding-bandingan. Ada yang Rp79 miliar dan Rp80 miliar.

Sumber: