RADAR JABAR - Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, menyatakan bahwa perdamaian atau keamanan untuk Israel tidak mungkin tercapai tanpa adanya negara Palestina.
"Dalam sejarah konflik-konflik besar, selalu ada momentum ketika kegelapan situasi justru mengantarkan kepada cakrawala perdamaian. Saya yakin bahwa di luar keterkejutan dan emosi tersebut, kedua bangsa berkomitmen terhadap perdamaian," ujar Borrell dalam pertemuan tingkat menteri Uni Mediterania (UfM) di Barcelona pada hari Senin (27/11) waktu setempat.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh wakil-wakil dari sekitar 40 negara dengan tujuan membahas konflik Israel-Palestina dan mempersiapkan perdamaian di masa depan.
Menteri Luar Negeri Spanyol, Jose Manuel Albares, menyusun kerangka kerja yang diharapkannya dapat disetujui oleh semua negara anggota yang hadir. Kerangka kerja yang diusulkan Albares mencakup upaya untuk mengakhiri pertumpahan darah dan memastikan Jalur Gaza diserahkan kembali kepada Otoritas Palestina setelah perang di Gaza berakhir.
BACA JUGA:Kepresidenan Palestina Mengutuk Pernyataan Rasis Geert Wilders
"Hamas lebih dari sekadar sebuah organisasi, tetapi sebuah ide, sebuah ideologi. Dan Anda tidak dapat mematikan sebuah ide kecuali Anda bisa membuktikan bahwa Anda memiliki ide yang lebih baik. Untuk mengalahkan ideologi Hamas, Palestina membutuhkan prospek politik yang kredibel untuk menjadi negara," ungkap Borrell.
Albares berharap perundingan damai dapat segera diadakan agar masyarakat internasional dapat mendukung agenda tersebut.
"Karena kedua bangsa mempunyai hak yang sama dan sah atas tanah itu, maka mereka harus berbagi (tanah tersebut). Kita perlu membantu mereka menyetujui hal itu. Sendirian, mereka tidak akan mampu," tambah Borrell.
Borrell juga menyatakan keterkejutan atas rencana pemerintah Israel untuk mendanai pembangunan permukiman ilegal yang baru. Menurutnya, permukiman ilegal merupakan "tanggung jawab keamanan terbesar Israel" dan merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional.
Dalam pidato pembukaannya, para menteri luar negeri Uni Eropa, Arab Saudi, dan Yordania menekankan perlunya solusi dua negara.
"Kita harus berusaha mengatasi krisis saat ini dan bergerak ke arah rencana perdamaian yang kredibel dan serius. Tidak ada alternatif yang berkelanjutan selain menghidupkan kembali solusi dua negara,” kata Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, yang berbicara atas nama Arab Saudi, Organisasi Kerja Sama Islam, dan Liga Arab.
BACA JUGA:Warga Palestina Alami Penderitaan Selama Ditahan Oleh Israel
Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, menegaskan pilihannya atas perdamaian yang mengartikan negaranya tidak berpihak.
"Perdamaian yang kita cari harus memenuhi hak warga Palestina atas kebebasan dan kenegaraan, dan harus bisa menjawab masalah legitimasi Israel," kata Safadi.
UfM, didirikan 15 tahun lalu setelah Perjanjian Oslo. Organisasi tersebut didirikan dengan semangat perdamaian dan kemakmuran bersama untuk kawasan Mediterania.