Bekasi Tingkatkan Status Bencana Hidrometeorologi Jadi Tanggap Darurat

RADAR JABAR DISWAY - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, secara resmi meningkatkan status bencana hidrometeorologi dari siaga menjadi tanggap darurat mulai hari ini hingga 14 hari ke depan. Langkah ini diambil sebagai respons cepat terhadap semakin meluasnya wilayah terdampak bencana.

Keputusan peningkatan status tersebut didasarkan pada hasil rapat koordinasi dengan berbagai perangkat daerah dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 100.3.3.2/Kep.212-BPBD/2025.

Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, menyatakan bahwa perubahan status ini mencakup bencana banjir, tanah longsor, hujan ekstrem, abrasi, angin kencang, dan puting beliung yang berlaku sejak 5 hingga 18 Maret 2025. Ia menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan upaya mitigasi dan penanganan bencana guna mengurangi dampak yang ditimbulkan.

Dalam surat keputusan tersebut, Pemkab Bekasi menekankan pentingnya mobilisasi sumber daya guna membantu masyarakat terdampak serta percepatan proses pemulihan. Masyarakat juga diimbau untuk tetap waspada dan mengikuti arahan dari pihak berwenang.

Sebagai bagian dari upaya tanggap darurat, seluruh kepala perangkat daerah diminta untuk berperan sebagai petugas Liaison Officer (LO) guna memperkuat koordinasi antara pemerintah dan instansi terkait serta turun langsung ke lapangan untuk membantu warga terdampak.

BACA JUGA:Kasus Pagar Laut di Bekasi Selesai, PT TRPN Bayar Denda Rp2 Miliar

BACA JUGA:Masyarakat Terdampak Banjir Dekat Hotel Sayaga, Bupati Bogor Rudy Susmanto Tinjau Langsung

Pemerintah daerah telah mengerahkan tim tanggap bencana dari BPBD serta relawan kebencanaan untuk bekerja sama dengan instansi di tingkat provinsi dan pusat. Selain itu, posko darurat dan dapur umum telah didirikan untuk memastikan kebutuhan warga terdampak terpenuhi.

"Kami percaya bahwa kerja sama antara masyarakat dan pemerintah sangat penting dalam menghadapi bencana ini. Dengan status tanggap darurat ini, kami berharap proses pemulihan bisa berjalan lebih cepat dan keselamatan warga tetap terjaga," ujar Ade Kuswara Kunang.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi, Muchlis, mengungkapkan bahwa status tanggap darurat ini diputuskan setelah jumlah wilayah terdampak meningkat dari tujuh kecamatan menjadi 16 kecamatan. Saat ini, banjir telah menggenangi 51 desa dengan ketinggian air bervariasi antara 20 cm hingga lebih dari 1,5 meter.

Dampak bencana ini telah dirasakan oleh 61.648 warga, dengan 48.207 orang di antaranya harus mengungsi ke 14 titik pengungsian. Beberapa desa yang mengalami dampak terparah antara lain Sukamekar, Buni Bakti, dan Kedung Pengawas, serta beberapa wilayah di Kecamatan Cikarang Selatan, Setu, dan Cibarusah.

Sebagai langkah penanganan, dapur umum telah dioperasikan untuk memenuhi kebutuhan pangan para pengungsi. Keamanan di lokasi pengungsian juga diperketat, terutama untuk melindungi kelompok rentan seperti ibu hamil dan balita.

BACA JUGA:Pagar Laut Kini Muncul di Bekasi, Ini Penjelasan Dinas Kelautan dan Perikanan Jabar

BACA JUGA:Dengan Skor 4,08, Pemkab Bekasi Tunjukkan Adaptasi Era Digital di Evaluasi SPBE 2024

"Petugas kesehatan telah disiagakan di lokasi pengungsian guna memberikan layanan medis kepada warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat bencana ini," tambah Muchlis.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi, menyebutkan bahwa seluruh sumber daya telah dimobilisasi, termasuk melibatkan organisasi perangkat daerah, BUMD-PDAM, Baznas, PMI, serta sektor swasta yang berkontribusi dalam penyediaan logistik.

"Kami mengerahkan segala potensi yang ada untuk mendukung penanganan bencana, mulai dari evakuasi warga hingga distribusi bantuan logistik," kata Dedy.

Ia juga menjelaskan bahwa berdasarkan analisis BMKG, curah hujan masih berpotensi meningkat dengan puncaknya diperkirakan terjadi setelah 10 Maret 2025. Fenomena ini diduga merupakan bagian dari siklus lima tahunan. Meskipun kondisi cuaca di Bekasi tampak cerah, banjir masih terjadi akibat aliran air dari wilayah hulu seperti Bogor. Hingga saat ini, proses evakuasi warga masih terus berlangsung di beberapa lokasi, dengan pengungsian tersebar di kantor desa, kecamatan, serta aula yang disediakan pemerintah.

Selain itu, infrastruktur terdampak juga tengah dipetakan. Salah satu yang mengalami kerusakan cukup parah adalah jembatan di Jatiwangi, Kecamatan Cikarang Barat, yang mengalami kerusakan sepanjang 20 meter.

"Sebagai solusi darurat, pemerintah akan menyewa jembatan besi menggunakan dana tanggap darurat atau BTT agar akses masyarakat tetap terjaga," ungkap Dedy.

Pemantauan terhadap kondisi sungai juga terus dilakukan menggunakan sistem peringatan dini (early warning system) yang dikelola BPBD Kabupaten Bekasi.

"Kami memastikan alat pemantau ini berfungsi optimal agar dapat mendeteksi kenaikan debit air lebih cepat. Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk TNI-Polri, relawan lingkungan, dan organisasi kebencanaan untuk memaksimalkan upaya penanganan banjir," tutupnya.