Imajiner Dedi Mulyadi, Bagikan Pajak Tambang untuk Beri Intensif ke Masyarakat
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat memberikan keterangan di Gedung Sekretariat Daerah, Kabupaten Bogor, pada Senin (3/11/2025). Foto: Regi--
RADAR JABAR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan, imajinasinya untuk memberikan intensif negara tiap bulan kepada masyarakat dari pungutan pajak tambang.
Hal itu disampaikan oleh Dedi seusai menemui penerima manfaat dari kompensasi yang diberikan di Gedung Sekretariat Daerah, Kabupaten Bogor. Kompensasi itu diberikan kepada masyarakat yang terdampak penutupan tambang sementara.
KDM sapaan akrabnya, mulanya mengatakan kawasan tambang dan industri lainnya kerap kali masyarakat miskin dipungut pajak.
"Saya punya 1 imajinasi, ternyata di kawasan tambang dan kawasan industri lainnya seringkali masyarakat yang tempat pajak itu dipungut masyarakatnya miskin," kata Dedi kepada wartawan, pada Senin (3/11/2025).
BACA JUGA:Pertamina Peduli Bagi Bantuan ke Lokasi Banjir Bandang dan Longsor Sukabumi
Maka, dirinya berencana akan membuat formulasi rumusan untuk pajak tambang. Sebagai contoh, lanjut KDM, akan memperbaiki pajak tersebut.
"Kan sekarang tuh pajak tambang dari Rumpin dan sekitarnya Cigudeg tuh sekitar 100 miliar lebih, itu ke kabupaten masuk dan 25 miliar ke provinsi," ungkapnya.
"Itu kalau dihitungnya bener, itu bisa 5x lipat kalau dihitungnya bener, karena selama ini kan manual nah nanti pake digital," sambung dia.
Lebih lanjut, penambang ilegal dapat bertransformasi menjadi legal mengikuti tata kelola dengan baik. Tidak menutup kemungkinan, kedepannya warga sekitar dapat memperoleh penghasilan tiap bulan dari pungutan pajak.
BACA JUGA:DLH Bogor Siapkan 39 Personel Kebersihan untuk CFD di Jalan Tegar Beriman
BACA JUGA:Sekitar 90 PKL Bakal Ramaikan CFD di Jalan Tegar Beriman
"Nah kedua, kalau pajak tambangnya ternyata yang ilegalnya bisa tertata dan terkelola dengan baik maka nanti kedepan itu nanti warga sekitar bisa mendapatkan penghasilan tiap bulan dari insentif negara dari pungutan pajak," kata Dedi.
Saat ini, dirinya mengungkapkan, sedang merumuskan keadilan distribusi pajak yang ada di seluruh industri Provinsi Jawa Barat.
Sumber:
- Share:
