Golkar Dukung Upaya DKI Wujudkan Sekolah Gratis untuk Mencapai Akses Pendidikan yang Merata

RADAR JABAR - Fraksi Golkar DKI Jakarta mendukung usaha Pemerintah Provinsi (Pemprov DKI) dalam mewujudkan sekolah gratis untuk memastikan akses pendidikan yang merata dan tepat sasaran bagi seluruh masyarakat.

"Program sekolah gratis menjadi solusi yang tepat dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu," kata Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar kepada wartawan di Jakarta, Jumat (22/3).

Menurut Zaki, usulan dari Komisi E DPRD DKI Jakarta perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa hak pendidikan tersebar merata di masyarakat. Ia juga mengkritisi program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang dinilai tidak tepat sasaran dalam pendistribusiannya.

BACA JUGA:Ganjar Klaim Memiliki Catatan Pemilu 2024 Serupa dengan Kubu AMIN

"Kami melihat KJP Plus harus diarahkan lebih visioner lagi, terutama untuk mendukung anak-anak dari keluarga tidak mampu yang bersekolah di sekolah swasta," ujarnya.

Zaki menyoroti bahwa meskipun siswa sekolah swasta mendapat KJP Plus, mereka masih sering menghadapi kenaikan biaya sekolah yang tak terduga. Bagi yang tidak bisa membayar, kemungkinan buruknya yaitu tidak dapat melanjutkan sekolah.

BACA JUGA:Peningkatan Pelayanan Rest Area di Jalan Tol Oleh Jasa Marga

"Jika kenaikan SPP (sumbangan pembinaan pendidikan) menghambat akses mereka ke pendidikan, maka langkah-langkah konkret perlu diambil untuk mengatasi masalah ini," tambahnya.

Oleh karena itu, menurut Zaki, pemerintah harus meninjau ulang program tersebut dengan fokus pada penciptaan program sekolah gratis, terutama di sekolah swasta.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta mencatat 19.042 individu untuk dipadankan, dengan 771 diantaranya dikurangi, menyisakan 18.271 individu yang akan diperiksa secara langsung sebagai penerima KJMU.

BACA JUGA:KAI Akan Terapkan Sanksi Ini Pada Penumpang yang Merokok di Kereta

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mendirikan posko pelayanan KJMU di lima wilayah kota administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu untuk memastikan penyaluran bantuan pendidikan tersebut berjalan lancar dan tepat sasaran.

"Kami telah menyiapkan posko pelayanan dan konsultasi KJMU di Kantor Suku Dinas Pendidikan pada lima wilayah kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi terkait bantuan sosial bidang pendidikan itu," ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Purwosusilo.*

Sumber: antara