Pertamina Antisipasi Kelangkaan Gas Elpji 3 Kilogram, Ketua Komisi VI DPR Beri Apresiasi

Pertamina Antisipasi Kelangkaan Gas Elpji 3 Kilogram, Ketua Komisi VI DPR Beri Apresiasi

Pekerja melakukan bongkar muat tabung gas elpiji 3 kg saat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar bersama Polresta Denpasar melakukan inspeksi di salah satu agen elpiji 3 kg bersubsidi, Denpasar, Bali, Kamis (27/7)--ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/Spt.

RADAR JABAR - Faisol Riza yang merupakan Ketua Komisi VI DPR RI memberikan sebuah apresiasi kepada PT Pertamina (Persero) serta pemerintah daerah (Pemda) yang selalu melakukan berbagai langkah untuk antisipasi kelangkaan gas elpiji 3 kilogram. Ia mengatakan bahwa salah satu langkah positif yang dilakukan oleh Pertamina berserta Pemda langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) di berbagai pangkalan gas elpiji bersubsidi guna memastikan pasokan cukup dan aman.

"Memang harus seperti itu, pemda dan Pertamina gerak cepat untuk mengecek stok di lapangan, dan Alhamdulillah stok aman," ujar Faisol

Ketua Komisi VI DPR itu bersama dengan Pertamina dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo, Jawa Timur telah melakukan sidak ke pangkalan Elpiji. Menurutnya, berdasarkan hasil pantauan di lapangan ketersediaan elpiji 3 kg di beberapa pangkalan tersebut dinyatakan aman, sehingga pihaknya telah meminta Pemkab Probolinggu untuk mencari penyebab kelangkaan BBM bersubsidi tersebut.

"Saya minta pemkab gerak cepat karena saya lihat pangkalan stok masih aman, lalu di mana ini yang bilang langka-langka, tidak ada" ujarnya

Selain itu Faisol mengingatkan jangan ada yang menyampaikan bahwa elpiji langka, karena bukti pasokan gas elpiji di pangkalan aman dan cukup.

"Yang terpenting adalah distribusinya, jangan sampai elpiji gas melon itu juga salah sasaran, malah dikonsumsi oleh restoran-restoran besar, tidak tepat itu" lanjutnya

Di sisi lain, Mukhfarudin yang merupakan Anggota Komisi VII DPR menyebutkan bahwa elpiji 3 kg merupakan produk subsidi atau public service obligation (PSO) sehingga distribusi yang dilakukan harus sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurutnya, Pertamina sudah tepat mendistribusikan BBM bersubsidi yang diperuntukan untuk warga yang tidak mampu sudah sesuai dengan kuota yang ditetapkan.

Ia jga menilai bahwa pola distribusi terbuka seperti sekarang sangat memungkinkan terjadi penyaluran gas elpiji 3 kg ini tidak tepat sasaran, terutama pada tingkat end user. Karena hal tersebut kondisi seperti itu harus dibenahi.

"Kondisi tidak tepat sasaran itulah yang saat ini harus terus dibenahi. Termasuk dari sisi pengawasan tentu saja" ujarnya.*

Sumber: