Atasi Masalah Daerah 3 T, ITB dan Kementrian Desa PDTT Luncurkan Aplikasi Desanesha

RADARJABAR.ID — Institut Teknologi Bandung (ITB) menjalin kolaborasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), di Bandung, Jumat (10/2/23) kemarin.

Kolaborasi itu diadakan sebagai upaya meningkatkan sinergitas dengan pemerintah. Perjanjian MOU berupa kerja sama untuk mendukung pencapaian SDGs Desa berbasis teknologi tepat guna di lokasi 3T. 

Mendukung hal tersebut, sebuah aplikasi Desanesha dikembangkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) ITB untuk menghubungkan kepala desa dengan pakar ITB mengenai masalah desa.

Sekretaris Bidang Pengabdian Masyarakat LPPM ITB sekaligus pengembang aplikasi Desanesha, Deny Willy Junaidy, mengatakan bahwa dengan adanya aplikasi tersebut bisa berkembang sinergitas antara Kementerian Desa PDTT untuk memecahkan masalah di desa melalui teknologi.

“ITB hadir untuk penerapan Teknologi bagi daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T),” kata Willy, sebagaimana dikutip dari siaran persnya.

Perjanjian Kerjasama yang memiliki empat tujuan itu telah ditandatangani langsung oleh Kementerian PDDT dan Rektor ITB.  Empat tujuan utama itu adalah, di antaranya: pertama, melakukan keterpaduan melakukan program pengabdian masyarakat di lokasi 3T serta wilayah Indonesia Timur. Lalu kedua, pertukaran dan pengembangan data dan informasi desa. Ketiga lakukan pendampingan serta bimbingan teknis dalam pelaksanaan program kegiatan. Dan  keempat, penerapan teknologi tepat guna yang disepakati oleh para pihak. 

Rektor ITB Reini Wirahadikusumah mengungkapkan bahwa dalam lima tahun terakhir kegiatan pengabdian masyarakat menjadi kegiatan utama untuk mencapai visi ITB sebagai locally relevant and globally respected. 

Hal ini dilandasi dengan mengatasi permasalahan lokal mampu membuat kontribusi ITB kepada negeri di mata dunia menjadi lebih baik.

“Kerja sama ini bukan hanya sekedar kementerian meminta bantuan ITB dalam pembuatan teknologi tepat guna di masyarakat, tetapi ITB juga terbantu dengan akses yang dimiliki kementerian untuk lebih mengenalkan inovasi ITB lebih luas ke masyarakat,” kata Reini.

Sementara Menteri Desa PDDT, Abdul Halim Iskandar mengatakan saat ini desa memiliki modal yang cukup jika ingin masalah teknologi. Namun, menurutnya karena kurangnya akses serta pengetahuan untuk menggunakan teknologi itu. 

Dana desa, lanjut Abdul Halim, bisa menunjang teknologi itu dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 5 kali lipat dari 24 triliun rupiah menjadi 117 triliun rupiah.

. “Sehingga melalui kerja sama dengan kampus terutama Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia, teknologi sebagai pemecah masalah di desa bisa  terealisasikan. Aplikasi Desanesha lah yang menjadi pioneernya,” katanya.

Untuk diketahui, Desanesha adalah aplikasi untuk menginfokan permasalahan desa kepada pakar ITB. Nantinya, pakar ITB akan melakukan analisis yang didampingi oleh pendamping desa untuk memecahkan masalah-masalah di desa itu**(rls)

Sumber: