RADAR JABAR - Pengamat Kebijakan Publik menyoroti, banyaknya fenomena tindakan represif belakangan ini saat aksi unjuk rasa di beberapa daerah.
Diketahui, letusan gejolak massa aksi mulai pada 25 Agustus, lalu dilanjut pada 28-30 Agustus. Bahkan, hingga kini masih banyak daerah yang melakukan unjuk rasa. Founder LS Vinus Yusfitriadi mengatakan, terdapat tindakan represif oleh oknum dari pihak kepolisian saat mengamankan aksi unjuk rasa di berbagai daerah. Selain itu, ia juga menyoroti oknum-oknum polisi yang "bermain" dan terus tumbuh di lingkungan masyarakat. "Ya terus masyarakat mau percaya ke lembaga yang mana?" Kata Yusfitriadi, di Cibinong, pada Kamis (4/9/2025). Dia mengatakan, Indonesia sudah dua kali mengalami perubahan yakni orde lama ke orde baru, lalu dari orde baru ke era reformasi. Dirinya melanjutkan, perubahan tersebut hanya pergantian struktur dan tidak mengganti tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik. "Bahkan wajar hari ini banyak yang menyebutkan kita hidup diera new rezim orde baru kita hidup di orde baru 4.0, jadi orde baru yang gaya baru," ucapnya. "Jadi orde baru yang gaya baru. Karna memang ya mirip mirip hari ini, multifungsi ABRI, kemudian represif kepolisian, prilaku korupsi hampir di semua lini, bahkan yang lebih menyakitkan kita itu Haji di korupsi, pendidikan," lanjut dia. Yusfitriadi menilai, terdapat dua hal untuk melakukan perubahan yakni mentalitas dan karakter tiap individu yang ada di Indonesia. "Saya pikir ada dua hal pertama adalah mentalitas, kalau kemudian selama ini mau perubahan berapa kali pun ya saya pikir tidak akan pernah bisa stabil bangsa ini, lalu rubah orangnya, rubah mentalitasnya rubah karakternya," pungkasnya.Pengamat: Masyarakat Mau Percaya Lembaga yang Mana?
Kamis 04-09-2025,20:20 WIB
Reporter : Regi
Editor : Fadillah Asriani
Kategori :
Terkait
Jumat 21-11-2025,12:35 WIB
Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Soroti Angka Kemiskinan: Harus Ada Intervensi
Kamis 20-11-2025,12:20 WIB
BNPB Siapkan Pooling Fund Bencana untuk Pemerintah Daerah
Rabu 19-11-2025,17:50 WIB
Pemkab Bogor Minta Masyarakat Menyediakan Lahan untuk Hutan Kota
Selasa 18-11-2025,13:24 WIB
Saat Pelajar Asal Jakarta Lawan Arah, Satlantas Polres Bogor Beri Hukuman 150 Kali Push Up
Senin 17-11-2025,10:54 WIB
Punya 35.392 Pegawai Pemerintah, BKPSDM Bogor akan Lakukan Pemerataan Penyebaran Kerja
Terpopuler
Kamis 20-11-2025,19:57 WIB
RDS Group Gaungkan Inovasi Machine Learning untuk Perkuat Deteksi Fraud di Industri Asuransi Jiwa
Jumat 21-11-2025,12:02 WIB
Dedi Mulyadi Bakal Ambil Alih 1891,26 Kilometer Jalan Desa Kabupaten Bogor, Ini Kata Pemkab Bogor
Jumat 21-11-2025,09:28 WIB
Resmikan Pasar Tematik Di Parigi Moutong, Kemenkop Dorong Pengembangan Ekonomi Lokal Lewat Koperasi
Jumat 21-11-2025,13:36 WIB
Dinkes Kabupaten Bogor: 64 Dapur MBG Kantongi SLHS
Jumat 21-11-2025,12:35 WIB
Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Soroti Angka Kemiskinan: Harus Ada Intervensi
Terkini
Jumat 21-11-2025,18:29 WIB
AdMedika Perkuat Peran Dewan Penasihat Medis, Dukung Implementasi SEOJK No. 7/SEOJK.05/2025
Jumat 21-11-2025,16:59 WIB
Menkop Akan Hidupkan Jaringan Usaha Koperasi Untuk Perkuat Ekosistem
Jumat 21-11-2025,13:36 WIB
Dinkes Kabupaten Bogor: 64 Dapur MBG Kantongi SLHS
Jumat 21-11-2025,12:35 WIB
Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Soroti Angka Kemiskinan: Harus Ada Intervensi
Jumat 21-11-2025,12:02 WIB