Menurutnya, alih fungsi kawasan lindung dalam skala masif akan berdampak langsung terhadap krisis ekologis di kawasan hulu Jawa Barat.
Misal, lanjut dia, dampak krisis ekologis yang terjadi akibat perubahan kawasan lindung menjadi non-lindung yaitu, ancaman krisis air di wilayah Jabodetabek karena wilayah Puncak Bogor yang merupakan daerah tangkapan air bila diubah menjadi kawasan non-lindung.
Kemudian, terdapat peningkatan potensi bencana ekologis seperti banjir dan longsor yang kerap terjadi setiap tahun di wilayah hilir.
"Lalu peningkatan potensi bencana ekologis seperti terjadinya banjir dan longsor yang terus meningkat setiap tahun di wilayah hilir termasuk Jakarta," jelasnya.
Dirinya menyebut, kawasan lindung merupakan benteng terakhir bagi ekosistem untuk menjaga fungsi ekologis hutan dan keragaman hayati.
"Dan tentu saja pelemahan fungsi ekologis hutan dan keberlanjutan keragaman hayati, karena kawasan lindung adalah benteng terakhir ekosistem," ucapnya.
Kata Hannah, menjaga kawasan lindung bukan sekadar urusan adminstratif dan zonasi belaka. Melainkan, menyangkut keselamatan jutaan rakyat Jawa Barat dan sekitarnya.
"Mengubah status kawasan lindung tanpa dasar ekologis yang kuat dan partisipasi publik yang bermakna adalah, bentuk ketidakadilan ekologis dan pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat," pungkasnya.