RADAR JABAR - Akademisi Universitas Djuanda (Unida) menyoroti, hasil efisiensi Pemkab Bogor yang diubah menjadi kendaraan dinas bagi Dishub Kabupaten Bogor menimbulkan keraguan hati publik.
Ketua Program Studi Administrasi Publik Unida Fasial Tri Ramdani menilai, timbulnya keraguan hati pada publik karena perolehan dana hasil efisiensi yang mulanya diprioritaskan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) malah jadi kendaraan.
"Saat dana yang diperoleh melalui efisiensi yang tadinya diprioritaskan untuk kebutuhan program MBG malah digunakan untuk membeli kendaraan," kata Faisal saat dihubungi, pada Rabu (23/4/2025).
"Muncul keraguan di hati publik: apakah kita masih berjalan di arah yang benar dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat," sambungnya.
Faisal mengatakan, pengalihan hasil efisiensi yang semula untuk program MBG menjadi kendaraan dinas akan menimbulkan ruang tanya dari sisi kepekaan sosial dan arah prioritas.
"Menggambarkan bahwa kebijakan tersebut membuat masyarakat bertanya-tanya, apakah pemerintah masih benar-benar merasakan apa yang sedang dibutuhkan rakyat?" katanya.
BACA JUGA:Dukung Program Prabowo, Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Sosialisasikan MBG di Kabupaten Bandung
Ia melanjutkan, pada kepekaan sosial, pemerintah perlu memahami banyak masyarakat khususnya anak yang berharap merasakan program MBG setiap harinya.
"Sementara arah prioritas berbicara tentang pilihan mana yang seharusnya didahulukan: kenyamanan birokrasi dalam pemenuhan fasilitas atau kesejahteraan masyarakat melalui program MBG, terutama anak-anak," sambung dia.
Menurutnya, anggaran publik sebagai wujud nyata dari kepercayaan masyarakat kepada pihak penguasa. Mestinya, penggunaan tersebut berawal dari niat untuk menghadirkan manfaat besar bagi masyarakat.
"Sebaiknya berangkat dari niat untuk menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, terutama bagi mereka yang paling membutuhkan," jelas dia.
Dia mengatakan, efisiensi bukan hanya memangkas pengeluaran tetapi penggunaan setiap nominal uang dengan cara yang bijak dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
"Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan organisasi pemerintah dan kebutuhan nyata warga di lapangan," katanya.
Kendati begitu, ia percaya pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh Pemkab Bogor untuk membangun daerah yang lebih baik.