3 Dinas di Kabupaten Bogor sedang Proses Open Bidding

RADAR JABAR - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor mengungkapkan, sedang melakukan proses open bidding shelter dua.

Kepala BKPSDM, Yunita Mustika Putri menjelaskan, terdapat tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yakni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP), dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda).

"Ada di tiga SKPD, dinas pariwisata dan kebudayaan, kemudian DPKPP, kemudian satu lagi Bappenda lagi kita proses open bidding yang shelter 2," jelas Yunita, pada Jumat (15/8/2025).

Dia menutur, proses tahapan ketiga dinas yang sedang dilakukan open bidding tersebut sudah sampai tahap seleksi administrasi.

BACA JUGA:Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Periksa Dua Mantan Kadisdik Soal Dugaan Kasus Korupsi Pengadaan Chromebook

BACA JUGA:Peringati Hari Pramuka ke-64, Martasandy Group Tegaskan Nilai-Nilai Kepramukaan di Dunia Kerja

"Ada tahapan waktu kemarin kita sudah membuka pendaftaran, kalau sekarang lagi seleksi administrasi," tuturnya.

Yunita menambahkan, proses Open Bidding tidak dapat tergesa-gesa karena perlu melalui beberapa tahapan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dirinya memberikan contoh, tidak dapat melakukan Open Bidding sebelum Eselon II di suatu SKPD itu kosong. "Jadi gini misalnya kita mau buka ini tapi seperti contohnya ga bisa kita buka sebelum bener-bener kosong dinasnya. Jadi kita bertahap," ucapnya.

Yunita melanjutkan, tiga SKPD yang telah disebutkan tadi mengalami kekosongan Eselon II maka dilakukan open bidding untuk mengisi kekosongan tersebut.

Selain itu, ia juga menyebutkan terdapat kekosongan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Hal itu dapat terjadi karena Mely Kamelia yang semula menjabat sebagai Kepala BPKAD kini menduduki posisi Kepala Disperdagin.

BACA JUGA:Ketua DPRD Kabupaten Bogor Apresiasi Pemkab Bogor Berhasil Raih Rekor MURI

BACA JUGA:Sajikan 2.000 Porsi Talas, Pemkab Bogor Raih Rekor MURI

Lalu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang mengalami kekosongan jabatan Eselon II karena Kepala DLH Soebiantoro telah pensiun.

Sumber: