RADAR JABAR - Amerika Serikat berkomitmen mengambil langkah-langkah tegas untuk mencegah Iran mengembangkan atau memiliki senjata nuklir, ungkap Vedant Patel, Wakil Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS.
"Presiden dan Menteri Luar Negeri telah menyampaikan hal ini dengan jelas. Kami ingin memastikan bahwa Iran tidak pernah memiliki senjata nuklir dan kami akan terus menggunakan berbagai alat untuk mencapai tujuan ini," ujar Patel pada Kamis (14/11), menambahkan bahwa "Semua opsi tetap terbuka,".
Sementara itu, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Rafael Grossi, dalam konferensi pers bersama Kepala Organisasi Energi Atom Iran, Mohammad Eslami, menyatakan bahwa kesepakatan nuklir dengan Iran masih memungkinkan. Grossi menekankan perlunya transparansi Teheran dalam memberikan informasi terpercaya terkait aktivitas nuklirnya.
Grossi juga mencatat bahwa Iran tampaknya memiliki keinginan untuk mencapai kesepakatan dengan Barat mengenai program nuklir mereka. Menanggapi pernyataan tersebut, Patel menyetujui pentingnya waktu dan kerja sama penuh Iran dengan IAEA untuk menyelesaikan masalah yang telah lama menjadi perhatian.
BACA JUGA:Menlu RI Bahas Penggunaan Inovasi dan Teknologi Digital dalam Pertemuan AMM APEC
BACA JUGA:Korea Selatan Akan Ambil Tindakan Terukur Terkait Keterlibatan Pasukan Korea Utara di Rusia
"Kami sependapat dengan Direktur Jenderal IAEA. Waktu sangat penting dalam memastikan Iran bekerja sama penuh dengan IAEA untuk menyelesaikan masalah-masalah yang telah menjadi perhatian lama," ujarnya kepada wartawan.
Kesepakatan nuklir Iran, atau Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), ditandatangani pada 2015 antara Iran dan beberapa kekuatan dunia, termasuk AS, Inggris, Jerman, China, Rusia, Prancis, serta Uni Eropa.
Kesepakatan ini dirancang untuk membatasi pengembangan nuklir Iran dengan imbalan pencabutan sanksi. Namun, pada 2018, Presiden Donald Trump menarik AS dari kesepakatan tersebut dan menerapkan kembali sanksi, yang mendorong Iran mengabaikan kewajibannya.
Trump, yang terpilih kembali sebagai presiden dalam pemilu 5 November, akan dilantik pada 20 Januari 2025. Periode kepemimpinan ini diharapkan membawa tantangan baru dalam diplomasi nuklir dengan Iran.*