Sehingga selama tiga kali berturut-turut mendapatkan penghargaan proklim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
"Kabupaten Bandung juga sudah mendapatkan penghargaan 100 persen ODF ODF (Open Defecation Free) dari Gubernur Jawa Barat. Pencapaian tersebut diraih melalui sinergi dan kolaborasi dengan unsur pentahelix dan penguatan pemerintah desa," ujarnya.
BACA JUGA:Komitmen Kang DS : Menyongsong Indonesia Emas 2045 Melalui Penguatan 13 Program Prioritas
Sebagai bentuk komitmen dalam upaya peningkatan akses layanan kesehatan masyarakat untuk menjamin kesehatan masyarakat, katanya, cakupan kesehatan semesta UHC Kabupaten Bandung meningkat yaitu mencapai 99,57 persen pada tahun 2023 dari tahun 2022 96,8 persen.
Selanjutnya dalam bidang pengendalian dan pengawasan, katanya, Kabupaten Bandung dalam penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah.
"Alhamdulillah mendapatkan penghargaan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP sebanyak 8 kali berturut-turut," akunya.
Kemudian dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi, kata Kang DS, KPK RI melalui program Monitoring Center for Prevention (MCP), pemeirntah daerah didorong untuk melakukan transformasi nilai praktek pemerintah daerah guna tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.
"Alhamdulilah atas keberhasilan dan implementasi layanan publik yang transparan, dan akuntabel melalui layanan digital, Kabupaten Bandung juga menjadi salah satu dari tiga daerah yang dipilih KPK RI sebagai daerah percontohan kabupaten/kota anti korupsi di Jawa Barat dan memiliki desa antikorupsi tingkat nasional yaitu Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung," terangnya.
Kemudian dalam penerapan reformasi birokrasi yang efektif, indeks reformasi birokrasi (IRB) Kabupaten Bandung pada tahun 2022 meraih predikat B dengan nilai 63,32 poin dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 83,67 poin dengan predikat A, sehingga menjadi wilayah dengan IRB tertinggi di Jawa Barat.
"Alhamdulillah realisasi program dan kegiatan pembangunan yang diimplementasikan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bandung memberikan dampak positif, selama kurun waktu 3 tahun kepemimpinan saya selaku Bupati Bandung, telah berhasil meraih tota apresiasi sebanyak 354 buah, di antaranya 4 buah lencana dan 1 brevet, 1 pin kehormatan, 7 medali, 45 trophy, 12 plakat dan 19 sertifikat dalam berbagai urusan pembangunan," bebernya.
"Baik penghargaan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi Jawa Barat serta penghargaan dari instansi lainnya. Sebagai buah kerja keras kita bersama, meraih penghargaan tentu saja bukan tujuan utama program pembangunan. Tapi apresiasi ini mendonorkan semangat bagi kita semua untuk lebih Bedas meningkatkan kinerja," ujarnya.
Kang DS mengatakan, penghargaan ini merupakan pengakuan atas prestasi kolektif Pemerintah Kabupaten Bandung dengan dukungan yang kuat dari DPRD Kabupaten Bandung serta kerja sama dengan dunia usaha, akademisi, dan para insan media dan seluruh element masyarakat.
Melalui visi dan misi Kabupaten Bandung tahun 2021-2026, Bupati Bandung telah merealisasikan 13 program strategis pembangunan, di antaranya pertama, insentif guru ngaji berikut BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
Kedua, pinjaman modal bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan. Ketiga, pemberian asuransi dan atau subsidi kepada petani.
Keempat, peningkatan insentif Linmas berikut BPJS Ketenagakerjaan. Kelima, peningkatan insentif RT, RW dan PKK Desa berikut BPJS Ketenagakerjaan. Keenam, peningkatan Siltap/Insentif Pemdes dan BPD berikut BPJS Ketenagakerjaan. Ketujuh, beasiswa Ti Bupati (Besti) untuk anak-anak hafidz Al-Qur'an dan atau anak berprestasi. Kedelapan, pembangunan 5 buah rumah sakit umum daerah.
Sembilan, pembangunan 7000 unit rutilahu setiap tahun. Sepuluh, penambahan sekolah 28 unit SMP dan mengajukan 22 unit SMA baru ke Pemprov Jawa Barat. Sebelas, tiga muatan lokal dalam sistem pendidikan bagi TK, SD, SMP. Duabelas, penyediaan mesin ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri), tigabelas peningkatan insentif ustadz/ustadzah, takmir, dan marbot berikut BPJS Ketenagakerjaan.