BANDUNG, RadarJabar – Kelompok Penyanyi Jalanan (KPJ) Bandung desak pemerintah perhatikan kesejahteraan kelompoknya.
Hari ini telah digelar audiensi bersama pemerintah kota dan DPRD Kota Bandung untuk membahas nota kesepahaman.
“Ini kami sampaikan karena ini bentuk spirit kami bahwa kami mencintai Kota Bandung. Spirit visi misi Kota Bandung ini harus ada kolaborasi nyata antara pemerintah dengan masyarakat, khususnya KPJ, yang notabenenya pegiat seni yang turun di jalan,” ujar Cepi Suhendar di Balai Kota Bandung, Senin, Agustus 2022.
Dinamika di jalan, kata dia, bisa menjadi bom waktu. Dia mengatakan bahwa ada bencana kemanusiaan melihat kondisi Kota Bandung hari ini.
Pihaknya ingin ada kolaborasi nyata dari pemerintah kota.
“Penyediaan sarana dan prasarana itu juga ada di UUD kemajuan kebudayaan dan kita tidak melihat itu dilaksanakan oleh Pemkot Bandung, makanya saya khawatir anggaran yang seharusnya dialokasikan disana menjadi tidak tersalurkan,” terang Cepi.
“UUD kan ada, apalagi ada peraturan dari pusat juga, dan sampai saat ini ruang itu tidak ada. Sementara Bandung itu kota musisi, sedangkan ruangnya tidak ada. Pelakunya ada, sekolah musiknya ada, tapi ruangnya tidak ada. Ini ‘kan menjadi pertanyaan besar bagi kami,” sambungnya.
Dia menginginkan pemerintah kota menyediakan ruang ekspresi. Yaitu, ruang yang menjadi sarana bagi pengamen jalanan bermusik secara profesional.
“Tiga tuntutan dasar itu sebenarnya kebutuhan pokok kita, pendidikan, kesehatan dan ruang ekspresi,” tandas Cepi.
Masih di tempat yang sama, Andri Rusmana DPRD Kota Bandung Komisi D, mengatakan bahwa wacana ini harus didukung pemerintah.
Karena KPJ adalah warga Bandung yang memiliki keinginan untuk mengangkat kreativitas Kota Bandung.
“Kota Bandung tidak bisa dibangun sendirian, salah satu elemennya itu KPJ dan saya berharap pertemuan hari ini bukan hanya seremonial saja tapi ada kelanjutannya dan kami di DPRD, siap mengawal dan terus mendorong pemkot untuk lebih serius,” paparnya.
DPRD, kata dia, siap mengawal dan terus mendorong pemerintah Kota Bandung agar lebih serius. Pasalnya, pertemuan ini sudah pernah terjadi namun belum ada perubahan yang signifikan.
“Salah satu kuncinya adalah keseriusan dari Pemerintah Kota Bandung untuk menyelesaikan itu sendiri. Tadi saya sampaikan, kalau dinas yang hadir ini harusnya dilengkapi semua (tugasnya) termasuk Dinas Pendidikan, Kesehatan dan lain sebagainya,” imbuhnya.
Menurutnya, semua dinas harus memiliki frekuensi yang sama terkait pandangannya kepada KPJ.