Menteri Lingkungan Hidup: Rp1,5 Juta Hektare Kawasan Lindung di Jawa Barat Hilang

RADAR JABAR - Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan, 1,2 Juta Hektare kawasan dengan fungsi lindung di Jawa Barat hilang. Kata dia, berdasarkan tata ruang terbaru pada 2022 lalu.

Padahal, lanjut Hanif, pada 2010 lalu, kawasan dengan fungsi lindung masih berfungsi dengan baik.

"Di tahun 2010, kawasan itu masih berfungsi sebagai kawasan lindung, baik lindung setempat dan seterusnya, kawasan rawan bencana dan seterusnya," kata Hanif di Cisarua, Kabupaten Bogor, pada Senin (7/7/2025).

Dia menjelaskan, tata ruang terbaru pada 2022 itu, 1,2 Juta Hektare yang semulanya berfungsi sebagai kawasan lindung berubah menjadi nonperlindungan.

BACA JUGA:Menteri Lingkungan Hidup Kirim Surat untuk Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi

BACA JUGA:Menteri LH Bakal Lakukan Penegakan Hukum Lingkungan Akibat Jatuh Korban Jiwa di Puncak Bogor

"Tetapi berdasarkan tata ruang yang baru di tahun 2022, maka 1,2 jutanya telah berubah menjadi non-perlindungan areal di bawahnya," jelasnya.

Menurutnya, dampak dari alih fungsi kawasan itu menjadi penyebab terjadinya bencana.

Hanif menutur, telah meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar kembali pada kajian yang telah dikeluarkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada masa itu.

"Ini dampaknya ya seperti ini (terjadi bencana). Saya telah meminta Bapak Gubernur agar segera kembali kepada kajian lingkungan hidup strategis yang telah dikeluarkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan waktu itu agar menjaga areal ini tidak dirubah fungsinya," tutur Hanif.

BACA JUGA:Korban yang Hilang Saat Mancing di Puncak Bogor adalah Pegawai Kemendagri

BACA JUGA:Jadi Solusi Banjir, Warga Citeureup Apresiasi Solusi Pintu Penahan Air dari Bupati Bandung

Ia menilai, tata ruang di Jawa Barat telah berubah dari hasil kajian lingkungan hidup strategis dan para pemutus kebijakan di Jawa Barat.

"Ternyata di tata ruang Jawa Barat ini benar-benar merubah dari yang dimintakan oleh kajian lingkungan hidup strategis , oleh para pemutus kebijakan di Jawa Barat," kata dia.

Sumber: