Satu Tahun Dedi-Erwan

Jika kebijakan bergerak cepat sementara institusi belum sepenuhnya siap, maka ketegangan antara kehendak politik dan prosedur administrasi berulang muncul. Di sinilah pentingnya penertiban tata kerja dan tata kelola administrasi –apalagi Komisi I juga membidangi kepegawaian, aparatur, serta pendidikan dan pelatihan aparatur. Artinya, solusi yang kami dorong bukan sekadar evaluasi kebijakan, tetapi pembenahan sistem kerja, peningkatan kapasitas ASN, dan penyusunan SOP terpadu.

 

Jadi, ada kebutuhan memperkuat budaya koordinasi lintas OPD. Kebijakan tidak boleh berjalan sektoral, harus terintegrasi dalam satu sistem pemerintahan yang rapi. Tanpa itu, visi politik akan sulit diterjemahkan menjadi output administratif yang konsisten. 

 

Hal ini selaras premis Samuel P. Huntington (1968) dalam Political Order in Changing Societies, yang menekankan ketidakstabilan sering terjadi ketika mobilisasi politik lebih cepat daripada institusionalisasi. Dalam konteks Pemprov Jabar, energi kepemimpinan yang kuat harus diiringi dengan penguatan prosedur, struktur organisasi, dan disiplin administratif.

 

Komunikasi dan Sinergi

UU Nomor 23/2014 menyatakan, pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan DPRD. Artinya, sinergi bukan pilihan, melainkan struktur konstitusional. Saya tidak memandang pengawasan dari kami sebagai praktek oposisi. Penulis memandangnya sebagai mekanisme penyeimbang agar kebijakan tetap berada dalam jalur hukum dan tata kelola yang benar.

Jadi, sepatutnya ada ruang komunikasi Gubernur, kepala dinas, dengan DPRD, yang diperkuat secara sistematis dan berkelanjutan. Terutama dalam kebijakan yang berdampak luas seperti perizinan dan pertambangan. 

 

Dengan komunikasi yang baik, kita dapat meminimalkan potensi kegaduhan administratif seraya mempercepat harmonisasi regulasi.

Saya percaya bahwa Jawa Barat memiliki potensi besar untuk menjadi provinsi progresif namun sekaligus tertib. Energi kepemimpinan sudah ada. Keberpihakan sosial terlihat. Namun langkah berikutnya adalah memastikan bahwa mesin pemerintahan berjalan rapi.

 

Sebagai Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, mari kita pastikan bahwa setiap kebijakan bukan hanya kuat secara retorika, tetapi juga sah secara perizinan, tertib secara administrasi, dan efektif dalam implementasi. 

 

Sumber: