Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Soroti Angka Kemiskinan: Harus Ada Intervensi

RADAR JABAR - Anggota DPRD Kabupaten Bogor menyoroti tingkat kemiskinan yang terjadi di Bumi Tegar Beriman.

 

Angka kemiskinan di Kabupaten Bogor ramai jadi perbincangan oleh seluruh kalangan sesuai dipaparkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat rapat kerja bersama Komisi V DPR RI.

 

Anggota Komisi IV Azwar Anas menjelaskan, kemiskinan tidak hanya menggambarkan ketidakberdayaan ekonomi melainkan berkaitan dengan keberdayaan dalam memenuhi hak dasar lainnya.

 

"Antara lain terpenuhinya kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, permodalam UMKM, dan lainnya," kata Azwar Anas, pada Jumat (21/11/2025).

 

Kata dia, berbagai kebijakan maupun program telah diimplementasikan dari berbagi tingkatan seperti nasional hingga lokal. Ia menilai, dapat menutunkan jumlah penduduk miskin tetapi laju penurunan kemiskinan melambat.

 

Kemudian, dirinya mengatakan, di sisi lain kerenganan miskin masih sangat tinggi dan ketimpangan sulit untuk diturunkan.

 

"Di sisi lain kerentanan penduduk miskin masih sangat tinggi dan ketimpangan sulit diturunkan," kata dia.

 

Azwar mengungkapkan, terdapat permasalahan umum yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan yakni, terbatasnya  cakupan  dan  kualitas  pelayanan bantuan sosial, masih adanya ketimpangan tingkat kesejahteraan masyarakat.

 

Lanjut, Dinamika  globalisasi  yang  berdampak  pada  gejolak ekonomi  dan  menimbulkan kerentanan di dalam masyarakat terutama masyarakat miskin, dan meningkatnya kerentanan masyarakat miskin sebagai akibat dari perubahan iklim.

 

Lebih jauh, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor perlu melakukan analisis tajam terkait cara dalam penguraian persoalan kemiskinan yang kompleks menjadi lebih mudah dalam menetapkan konsep.

 

"Menentukan  masalah utama serta mempermudah  pemahaman  dan ruang  lingkup  intervensi  kebijakan  dalam menanggulangi kemiskinan," jelasnya.

 

Ia menjelaskan, prioritas penanganan permasalahannya tentu berbeda dengan kondisi daerah lain yang menyangkut  indikator  kemiskinan  dalam  dimensi  yang  lebih  luas  seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, ketenagakerjaan, dan ketahanan pangan.

 

"Harus ada intervensi Dinas terkait untuk  memastikan  indikator-indikator tersebut menjadi prioritas dalam rencana  intervensi yang disusun oleh pemerintah," jelas Azwar.

 

Adapun, lanjut dia, langkah yang dapat diambil oleh Pemkab Bogor yakni, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pertanian, perikanan dan peternakan, Analisis  Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan, bahwa pemerintah daerah terlibat aktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta membuat kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan baik yang berasal dari pemerintah kabupaten maupun pusat.

 

Lalu, Bantuan Sosial harus Tepat Sasaran, Peningkatan akses pendidikan berkualitas dasar, menengah, atas dan tinggi, Memperluas akses layanan BPJS kesehatan, Penguatan infrastruktur wilayah.

 

"Perlindungan sosial, Pengurangan ketimpangan sosial-ekonomi, dan Sinergi Antar-Sektor dalam Penanganan Kemiskinan melalui kolaborasi berbagai dinas (sosial, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, pertanian) dan kelompok usaha masyarakat," ujarnya.

 

Sebagai contoh, memberikan bantuan untuk meringankan beban hidup seperti subsidi kesehatan lewat penerima bantuan iuran (PBI) serta bantuan pendidikan.

 

"Perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), Pelatihan usaha ekonomi produktif dan pembinaan UMKM atau kelompok usaha bersama (KUBE), dan strategi ini pun membutuhkan komitmen dan kolaborasi yang berkelanjutan dari pemerintah," pungkasnya.

Sumber: