“Jika masalah utamanya adalah transfer pricing dan under-invoicing, mengapa tidak menggunakan Artificial Intelligence untuk mendeteksi anomali harga?” ujar Achmad.
Ia menjelaskan teknologi semacam itu telah digunakan sejumlah negara untuk memantau kewajaran transaksi perdagangan internasional secara real time. Sistem tersebut memungkinkan pemerintah mendeteksi penyimpangan harga tanpa perlu mengambil alih fungsi bisnis pelaku usaha.
“Malaysia dan Brasil menggunakannya untuk membandingkan harga ekspor mereka dengan harga pasar global secara real-time,” kata Achmad.
Menurut dia, mekanisme pengawasan berbasis kecerdasan buatan mampu membandingkan harga komoditas Indonesia dengan negara pesaing dalam waktu singkat. Apabila ditemukan perbedaan yang tidak wajar, sistem dapat langsung memberikan peringatan kepada otoritas terkait.
“Jika harga ekspor Indonesia tiba-tiba 20 persen lebih rendah dari harga Malaysia untuk komoditas yang sama, sistem akan memberi alarm,” ujar Achmad.
Ia menilai pendekatan tersebut lebih cepat, lebih murah, dan lebih tepat sasaran dibanding membentuk lembaga yang sekaligus berperan sebagai eksportir. Negara tetap dapat mengawasi transaksi tanpa harus masuk ke seluruh rantai perdagangan.
“Itu lebih cepat, lebih murah, dan tidak perlu merebut fungsi eksportir,” tegas Achmad.
Selain aspek teknologi, ia juga mengingatkan adanya risiko baru apabila DSI berfungsi sebagai eksportir tunggal. Salah satunya berkaitan dengan perlindungan data perdagangan yang selama ini menjadi aset strategis perusahaan.