BACA JUGA:BPBD Cianjur Tangani Cepat Longsor di Batulawang
Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan regulasi yang lebih berpihak pada peternak, khususnya dalam pemanfaatan lahan tidur milik negara atau BUMN agar dapat diakses dengan biaya terjangkau.
“Kalau regulasi dari pemerintah banyak memudahkan kami beternak, maka masyarakat akan memanfaatkan peluang ini,” ujarnya.
Dukungan juga datang dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terus mendorong penguatan pembiayaan UMKM melalui pengawasan perbankan dan kolaborasi dengan pemerintah daerah berbasis potensi ekonomi lokal.
Sebagai informasi, sekitar 80 persen kebutuhan susu nasional masih dipenuhi dari impor. Di tengah meningkatnya kebutuhan pemenuhan gizi, termasuk melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan rantai nilai inklusif di sektor peternakan sapi perah menjadi semakin krusial. Selain meningkatkan produksi dalam negeri, langkah ini juga berkontribusi pada ketahanan pangan nasional dan pengurangan ketergantungan terhadap impor produk susu.