"Untuk harga-harga yang dijual oleh pedagang belum ada kenaikan, walaupun biasanya menjelang Idulfitri selalu ada kenaikan minimal lima sampai 10 persen," tuturnya.
Sementara itu Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, yang turut mendampingi, mengungkapkan tujuan kehadiran Komisi IX DPR RI bersama rombongan untuk meninjau langsung sekaligus memastikan kelayakan Kota Bogor menyandang predikat sebagai 'Kota Aman Pangan'.
"Namun tentu predikat tersebut bisa diraih karena Kota Bogor juga memiliki Satgas Keamanan Pangan. Jadi mau tidak mau semua pihak harus berkolaborasi, bukan hanya kepolisian, tetapi juga BPOM, BPJS Kesehatan, serta Kementerian Kesehatan sebagai pemantau langkah-langkah keamanan pangan di Kota Bogor," ucap Dedie Rachim.
BACA JUGA:Hj. Renie Rahayu Fauzi Hadiri Reses Wakil Ketua DPR. RI H. Cucun A. Syamsurijal Dari Fraksi PKB
Lebih lanjut, dirinya menyebut adanya tim tersebut memungkinkan tindaklanjut bisa langsung dilakukan jika terdapat temuan atau laporan dari warga.
Wali Kota Bogor itu juga meninjau langsung proses pemeriksaan yang BPOM lakukan. Berdasarkan hasil sementara, tidak ditemukan bahan berbahaya pada sampel makanan yang diperiksa.
Kepala BPOM di Bogor, Jeffeta Pradeko Putra, memastikan pihaknya bakal melakukan pemeriksaan lanjutan lewat uji laboratorium.
"Kami sudah mengambil 10 sampel makanan, namun karena ini masih uji praduga maka akan dibawa ke laboratorium terlebih dahulu. Ikan asin, mi, kerupuk, tahu, dan sebagainya akan diperiksa sesuai aturan BPOM," katanya.